Kabaroto.com - Gerakan Aliansi Menentang Pembatasan Sepeda Motor (Gampar) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak membuat peraturan yang berpotensi menyusahkan warga. Salah satunya, terkait dengan pergerakan lalu lintas jalan kendaraan bermotor.
"Libatkan masyarakat dalam membuat keputusan sehingga bisa meminimalisasi potensi gesekan saat diimplementasikan. Jangan pernah menganggap masyarakat bodoh," tukas Rio Octaviano, inisiator Gampar, dalam jumpa pers di Kantor LBH Jakarta yang dihadiri oleh puluhan komunitas motor dari Jabodetabek. Dia mencontohkan kebijakan pembatasan lalu lintas jalan sepeda motor di ruas Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat.
"Untuk Gubernur baru yang akan dilantik Oktober 2017, juga jangan coba-coba mengeluarkan aturan yang menyulitkan warga. " tegas Badan Kehormatan Road Safety Association (RSA) itu. Langkah Pemprov DKI Jakarta membatalkan perluasan pembatasan lalu lintas sepeda motor perlu diapresiasi. Namun, dia mengingatkan, pihaknya terus mengkaji kebijakan yang berpotensi merugikan para pengguna jalan.
"Upaya mengkaji atau memverifikasi sejumlah kebijakan mendorong kami menunda aksi konvoi penolakan pembatasan sepeda motor," ujarnya. Terkait kebijakan yang dinilainya beraroma diskriminatif kepada pengguna jalan khususnya pengguna sepeda motor, Nursal menyebut pihaknya akan kembali menyampaikan aspirasinya. Menurutnya, jika masih ada kebijakan yang menyusahkan warga dan berbau diskriminasi, kami akan turun kembali ke jalan untuk menyuarakan hak kami.
