Honda dan Yamaha Yakin Menang Banding Kasus Kartel Harga Skutik

Jumat, 03 Maret 2017
Honda dan Yamaha Yakin Menang Banding Kasus Kartel Harga Skutik

Ketua AISI tengah memberikan penjelasan dalam majelis hakim KPPU, dugaan praktik kartel antara Yamaha dan Honda

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Honda dan Yamaha yakin akan menang banding kasus kartel harga skutik 110 cc. Keduanya akan melakukan langkah hukum lanjutan ke tingkat Pengadilan Negeri. Melalui kuasa hukumnya, Rikrik Rizkiyana, YIMM optimis bisa menang dalam mengajukan keberatan secara hukum di Pengadilan Negeri. Rikrik mencatat ada dua hal yang membuat pihaknya optimis.

"Selain karena memang tidak terbukti. Kami juga punya dua hal yang jadi keberatan klien kami. Pertama dari mulai proses penyidikan tim invetigator KPPU menyalahi kewenangannya. Misalnya mendatangi premis atau kantor kami meminta dokumen, padahal itu tergolong penyitaan. KPPU menyalahi due process of law," ungkap Rikrik saat dijumpai di Hotel Ibis Harmoni, Jakbar, kemarin.

Selanjutnya, masih menurut Rikrik, selama proses persidangan, bukti-bukti sanggahan yang diajukan tidak diindahkan oleh pihak KPPU.

"Kita memaparkan bukti-bukti tidak adanya kartel pada sidang KPPU, namun hal ini tidak diindahkan. Tim investigator KPPU juga tidak menghadirkan saksi-saksi terkait sumber informasi ataupun fakta yang jelas," sambungnya.

Sementara itu, Ferry selaku Kuasa Hukum PT AHM juga menyatakan keberatannya atas putusan KPPU. "Terlapor berhak mengajukan keberatan dalam waktu 14 hari ke Pengadilan Negeri. Sampai saat ini kami belum menerima putusan resmi KPPU," jelas Ferry di tempat yang sama.

Pihaknya, lanjut Ferry, juga akan segera mengambil langkah hukum lanjutan. "Kita akan mengambil langkah-langkah hukum. Persiapan sedang kita rumuskan. Honda seolah namanya hanya disebut-sebut saja. Alat bukti itu cukup sumir. Padahal kita sangat patuh dengan peraturan di indonesia," lanjutnya.

Ferry juga menyayangkan tim Investigator KPPU tidak menyertakan bukti-bukti yang jelas. "Dalam persidangan tak pernah dibuktikan. Persaingan gencar, biaya iklan dan promosi juga digelontorkan besar, itu tak mungkin dilakukan jika ada kartel," tegasnya lagi

Sebagaimana diketahui bersama, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memvonis PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) dan PT Astra Honda Motor (AHM) bersalah melakukan kartel dalam menetapkan harga dan volume penjualan motor jenis skuter otomatik (skutik), pada Senin, 20 Februari 2017.

Dua produsen asal Jepang tersebut diketahui menguasai sekitar 97% pasar skutik di Indonesia sehingga diawasi oleh KPPU karena rentan bersekongkol melakukan penetapan harga. Mereka berdua juga menguasai 10 brand sepeda motor paling laris di Indonesia saat ini.

Majelis komisi persidangan yang dipimpin oleh Tresna Priyana Soemardi serta anggota R Kurnia Sya'ranie dan Munrokhim Misanam menyatakan YIMM dan AHM terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ‎Undang-Undang No 5 Pasal 5‎ Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

“Majelis menghukum YIMM dengan denda Rp25 miliar dan AHM Rp22,5 miliar dan disetorkan ke kas negara," kata Tresna saat membacakan putusan.

Disebutkan juga bahwa untuk skutik dengan harga dasar Rp7 juta - Rp8 juta dijual di pasaran dengan harga Rp15 juta - Rp16 juta.

Denda yang diterima YIMM lebih berat, karena dinilai memanipulasi data di persidangan. Oleh sebab itu, hukuman YIMM sudah termasuk ditambah 50% dari besaran proporsi denda. Adapun denda AHM telah dipotong 10%, karena dinilai kooperatif oleh majelis hakim.

Bunyi Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun1999 adalah pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

Putusan itu dibacakan setelah melalui serangkaian pemeriksaan, baik pendahuluan maupun lanjutan selama lebih kurang 120 hari kerja terhadap praktik usaha di industri sepeda motor yang diduga mengakibatkan konsumen tidak dapat memperoleh harga beli sepeda motor yang kompetitif.

Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) Gunadi Sindhuwinata mengatakan, putusan itu tidak pas dan cocok dengan bukti-bukti yang ada.

“Kami angggap putusan KPPU di luar konteks. Bukti apa yang disampaikan KPPU dasarnya tidak kuat,” kata Gunadi kala itu.

Jika dasar pertimbangan KPPU tidak cukup kuat, kata dia, akan berpengaruh terhadap pandangan investor terhadap Indonesia. Situasi ini sangat mengganggu iklim kerja industri, terutama di situasi yang sulit saat ini. Dia memastikan, putusan tersebut tidak tepat, karena tidak ada persengkongkolan yang dilakukan anggotanya.

"Kalau memang dilihat iklim di Indonesia tidak bersahabat, pabrikan akan investasi di tempat lain. Padahal, kita sudah berupaya agar kondisi Indonesia nyaman dan baik untuk investasi,” tandanya.

Google
Tambahkan Kabaroto.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang

julianto

Cuma penulis ecek-ecek yang pernah sekali mendapat kesempatan ikut uji kompetensi wartawan tingkat utama dan syukurnya dilulusin.
Show More

Bagikan

Bagikan