KabarOto.com - Komunitas Mobil Listrik Indonesia (Koleksi) mendorong percepatan transisi elektrifikasi transportasi nasional melalui penerapan regulasi yang lebih terstruktur dan berani.
Berdasarkan data adopsi global, efektivitas transisi menuju Zero Emission Vehicles (ZEV) sangat bergantung pada intervensi kebijakan negara, baik melalui skema insentif agresif maupun restriksi berbasis ekonomi makro.
Baca juga: China Pertimbangkan Pajak Mobil Listrik Berdasarkan Jarak dan Bobot
Daftar Isi
Insentif Pajak Langsung
Daftar Isi
"Kedua studi kasus ini membuktikan bahwa adopsi EV bukan sekadar tren otomotif, melainkan strategi ketahanan energi dan ekonomi nasional yang krusial," pungkas Arwani Hidayat selaku Ketua Umum Koleksi.
Indonesia memiliki kapasitas untuk mengkombinasikan dua pendekatan ini, memiliki sumber daya alam untuk produksi baterai dan potensi energi terbarukan yang besar. Regulasi yang lebih presisi terkait insentif pajak langsung ke konsumen dan pengetatan standar emisi kendaraan ICE akan mempercepat Return on Investment (ROI) bagi infrastruktur publik sekaligus menurunkan beban subsidi BBM nasional.
Penyelarasan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, perluasan infrastruktur fast-charging yang merata di luar Pulau Jawa, serta edukasi teknis kepada publik adalah pilar fundamental yang harus segera direalisasikan.
Penyedia SPKLU
Skema regulasi di Indonesia masih terfokus pada populasi kendaraan. Pemerintah memang agresif memberikan karpet merah berupa pembebasan Bea Masuk dan PPnBM Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk impor EV berskema CBU dan CKD, dengan syarat komitmen produksi lokal.
Tercatat adanya ketimpangan karena insentif radikal yang setara belum menyentuh rantai pasok infrastruktur kelistrikan. Populasi kendaraan listrik yang terus digenjot tidak akan terserap optimal jika tidak diimbangi dengan masifnya ketersediaan sarana pengisian daya.
Baca juga: Nissan Leaf Nismo ada Sensasi Balap di Mobil Listrik Harian
Kenyataannya, perangkat keras SPKLU, terutama mesin DC Fast Charger berkapasitas tinggi yang mayoritas masih diimpor, kerap terbentur klasifikasi tarif bea cukai standar komersial dan tidak otomatis mendapatkan fasilitas pembebasan bea layaknya unit mobil EV. Alat tersebut masih dikategorikan ke dalam Harmonized System (HS) Code 8504 di kepabeanan, yang tetap dibebani bea masuk, PPN dan komponen perpajakan lainnya.
"Relaksasi fiskal khusus berupa diskon hingga pembebasan pajak impor bagi produsen dan importir peranti SPKLU mutlak diperlukan. Kebijakan hulu ke hilir yang seimbang ini akan menekan biaya modal, mempercepat Return on Investment (ROI) bagi investor SPKLU swasta maupun publik, sekaligus menekan beban subsidi BBM secara paralel," tutup Arwani.
