KabarOto.com - Kementerian Perindustrian akan memfasilitasi rencana produsen otomotif dari Vietnam, VinFast yang siap membangun pabrik mobil listrik di Indonesia. Pabrikan siap menggelontorkan uang USD1,2 miliar atau setara Rp18,6 triliun, untuk memproduksi kendaraan ramah lingkungan.
“Kami sangat mengapresiasi rencana investasi VinFast, karena akan turut mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, mengingat potensi yang besar di Indonesia,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.
Baca Juga : VinFast Konfirmasi Hadir di Indonesia, Ini Model Mobil Yang Akan Masuk
Kepada Menperin, VinFast menyebut Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki iklim usaha kondusif. Hal ini yang membuat mereka berminat untuk menggelontorkan dananya.
Dimulai tahun ini, perusahaann akan mengeluarkan dana sebesar USD200 juta atau Rp3,1 triliun untuk tahap awal pembangunan pabrik.
“VinFast sedang mengidentifikasi lokasi yang cocok untuk mendirikan pabrik di Indonesia. Kebutuhan lahannya sekitar 240 hektar,” ujar Agus.
Adapun total kapasitas pabrik akan mencapai 50.000 unit per tahun, dengan target penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.000 - 3.000 orang. Pabrik ini akan beroperasi pada 2026.
Menurut Menperin, VinFast akan berkolaborasi dengan perusahaan dalam negeri untuk proses produksi. Selain itu, pabrikan juga akan bermitra dengan perusahaan transportasi dan penyedia jasa teknologi dalam rangka ekspansi untuk kendaraan taksi listrik.
Baca Juga : VinFast VF 7 Resmi Meluncur Tenaga 349 Dk
“VinFast juga berminat untuk membuat bis listrik, bahkan mereka juga ingin berinvestasi di IKN,” imbuhnya. Terkait rencana investasi VinFast, Pemerintah Indonesia akan memberikan sejumlah insentif yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan, termasuk untuk industri kendaraan listrik, antara lain fasilitas tax holiday, tax allowance, insentif bea masuk, serta insentif Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).
Sebagai informasi, mobil listrik VinFast dengan setir kanan, seperti VF 5 dan VF 6 akan memasuki pasar di Indonesia. Ini menjadi langkah perusahaan untuk uji pasar dengan CBU impor, melalui fasilitas pajak bea masuk 0% dan pajak barang mewah 0% sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Investasi (BKPM) No. 6 Tahun 2023.
Selanjutnya, pada tahap produksi, perusahaan bisa memanfaatkan fasilitas tarif 0% untuk skema impor Completely Knock Down (CKD) atau Incompletely Knock Down (IKD) yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian No 29 Tahun 2023.
Selain itu, fasilitas Pajak Barang Mewah 0% juga dapat dimanfaatkan, jika mencapai persyaratan minimum kandungan lokal sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden No 79 Tahun 2023.
