Kabaroto.com - Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengaku kesulitan memenuhi target 40% pengguna kendaraan pribadi akan berpindah ke angkutan umum pada 2019 mendatang. Sebelumnya, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menargetkan angka itu. Sulitnya mengejar target 40% tersebut lantaran angkutan yang ada saat ini belum terintegrasi sepenuhnya.
“Sudah. Pakai teori apa pun tidak akan bisa, karena kereta sendiri, bus sendiri, sendiri-sendiri begitu, bagaimana ceritanya? Semuanya harus terintegrasi dan itu juga harus ada saling support,” ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Andri Yansyah, belum lama ini.
Dia mengatakan, upaya Pemprov DKI Jakarta untuk memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum sudah dimulai. Salah satunya adalah Pemprov DKI yang memiliki anggaran yang lebih untuk melakukan subsidi ke wilayah lain. Oleh karena itu, pihaknya sangat mengharapkan wilayah lain yang dibantu itu mendukungnya agar layanan Pemprov DKI bisa menjangkau sampai ke luar DKI, terutama ke daerah-daerah penyangga.
Kereta api pun, katanya, saat ini sudah memiliki layanan yang baik, tetapi mereka tidak menyediakan fasilitas untuk mengatur penumpang. Padahal, ia berharap supaya pihak kereta api memanggilnya dan menyampaikan keinginan untuk mengatur penumpang yang baru saja turun dari kereta api agar tidak membeludak di jalan dan menyebabkan kemacetan lalu lintas. Pihaknya juga akan memanggil Transjakarta.
“Harusnya begitu kalau konsep melayani masyarakat. Selama ini belum begitu,” katanya.
Dalam memindahkan penumpang dari angkutan pribadi ke angkutan umum, pihaknya sudah menyiapkan beberapa langkah, antara lain membangun park and ride di pinggir kota, serta saat ini yang difokuskan adalah perluasan jangkauan jaringan bus rapid transit (BRT) melalui Transjakarta, yang semula 78 ditargetkan menjadi 152 trayek.
Seluruh trayek ini, diharapkannya bisa terintegrasi dengan moda yang lain, misalnya dengan kereta. Adapun untuk park and ride, disiapkan di terminal-terminal terluar seperti Terminal Kalideres, Ragunan, Pulogebang, dan Kampung Rambutan. Tidak menutup kemungkinan, katanya, akan dikembangkan pula untuk lokasi lain kendati pihaknya tidak akan mengembangkan terlebih dahulu apabila belum ada demand-nya.
“Kami juga dibantu Dinas Bina Marga untuk menciptakan pedestrian trotoar yang layak. Nanti kami akan memperbaiki sistem pengendalian lalu lintas yang selama ini dari 303 traffic light, yang baru terintegrasi dan bisa secara komputer baru sekitar 72. Kami ingin semuanya bisa terintegrasi dan bisa diatur melalui pusat,” katanya.
Andri menilai, kendati ditargetkan 40% atau berapa pun, katanya, saat ini justru yang paling penting adalah bagaimana semua rute yang ada sudah terlayani dan terintegrasi dengan baik, serta, infrastruktur dibangun dengan baik pula. Semua upaya untuk memperbaiki transportasi ini, katanya, sudah ada dalam pola transportasi makro, mulai dari LRT, MRT, hingga BRT dan non-BRT.
Untuk non-BRT dilakukan rerouting atau pengaturan ulang rute di mana tidak boleh berimpitan dan BRT DKI bisa menjangkau hingga ke Jabodetabek. Termasuk juga sistem layanan parkir, pengelolaan, park and ride, dan menyiapkan pembangunan pedestrian yang baik.
“Kalau itu pengelolaannya sudah baik, park and ride-nya kami siapkan, pembangunan pedestrian yang sudah baik, jalannya sudah baik, itu nanti (pindah ke angkutan umum) tercipta sendiri,” pungkasnya.
Direktur Prasarana BPTJ, Mohamad Risal Wasal optimistis dengan target 40% memindahkan para pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum pada 2019 mendatang.
Pada prinsipnya, katanya, transportasi yang sedang dibangun saat ini, seperti LRT dari Bekasi-Cibubur, MRT jalur pertama dari Lebak Bulus hingga Bundaran HI akan memulai upaya pemindahan masyarakat ke angkutan umum. Pada 2019, sarana transportasi massal tersebut akan mulai beroperasi.
“Tugas kami mengintegrasikan kendaraan di Jabodetabek terutama angkutan massalnya. Kami juga sedang menyiapkan antara jalur Transjakarta dan feeder-nya tersambung agar mudah berpindah dengan angkutan massal,” katanya.
Dia mengatakan, apabila saat ini terdapat kemacetan di mana-mana yang merajalela, karena pembangunan infrastrukturnya sedang dilakukan secara bersamaan sehingga mau tidak mau akan berdampak pada kondisi lalu lintas.
Oleh karena itu, dia pun menyarankan masyarakat untuk beralih ke angkutan umum. Sebab dengan beralih, katanya, maka kemacetan pun akan berkurang
