KabarOto.com - Penguatan transportasi publik dinilai menjadi salah satu solusi untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar minyak (BBM) impor sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Hal itu mengemuka dalam diskusi bertajuk Transportasi Publik dan Transisi Energi: Sudahkah Indonesia Membangun Sistem yang Tepat dan Resilien? yang digelar Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia di Jakarta, Rabu (05/08/2026).
Baca Juga: 5.000 Unit Mobil Listrik Komersial Perkuat Ekosistem Transportasi
Direktur Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan, Muiz Thohir, mengatakan pemerintah telah menjadikan elektrifikasi transportasi publik sebagai salah satu prioritas kebijakan 2025–2029. Menurutnya, transformasi tersebut membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan.
Kementerian Perhubungan menempatkan elektrifikasi transportasi publik sebagai salah satu prioritas. Kami akan terus menyempurnakan regulasi sesuai kewenangan, sementara seluruh pemangku kepentingan diharapkan menjalankan perannya agar ekosistem transportasi publik berkembang lebih cepat," ujar Muiz.
Komitmen itu dituangkan dalam peta jalan elektrifikasi transportasi publik perkotaan dengan target 100 persen bus listrik pada 2045. Target tersebut diperkirakan membutuhkan investasi sekitar Rp116 triliun.
Deputy Director ITDP Indonesia, Deliani Siregar, menegaskan elektrifikasi tidak dapat dipisahkan dari reformasi sistem transportasi publik.
Tanpa tata kelola transportasi publik yang baik, bus listrik hanya mengganti mesin di atas sistem yang belum efisien. Reformasi dan elektrifikasi harus berjalan beriringan agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang," katanya.
Sementara itu, Vice President Sales & Marketing Perum DAMRI, Teguh Aditya Dharma, menyebut tantangan terbesar saat ini bukan lagi teknologi, melainkan kesiapan ekosistem pendukung.
Infrastruktur pengisian daya, kepastian kontrak jangka panjang, serta model pembiayaan yang memberikan kepastian investasi menjadi faktor penentu keberhasilan elektrifikasi," ujarnya. Saat ini DAMRI telah mengoperasikan 316 bus listrik.
Dari sisi energi, Chief Executive Officer IESR, Fabby Tumiwa, menilai penguatan transportasi publik merupakan bagian penting dari strategi ketahanan energi nasional.
Kalau kita ingin memiliki ketahanan energi, kita harus mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor. Cara paling logis adalah memperkuat transportasi publik dan mempercepat elektrifikasinya," kata Fabby.
Senada, Koordinator Transportasi Darat dan Perkeretaapian Kementerian PPN/Bappenas, Handhi Setiawan Adiputra, menekankan pentingnya perencanaan jangka panjang
Tantangannya bukan hanya pengadaan bus listrik, tetapi juga kelembagaan, pembiayaan, serta sinkronisasi pemerintah pusat dan daerah agar transformasi transportasi publik berjalan berkelanjutan," ujarnya.
Baca Juga: Scania Bakal Pamer Ekosistem Transportasi Cerdas di Transpotec 2026
Reformasi transportasi publik dan percepatan elektrifikasi bus dinilai perlu terus dipercepat agar Indonesia tidak hanya memiliki sistem transportasi yang lebih modern dan ramah lingkungan, tetapi juga mampu memperkuat ketahanan energi serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang lebih luas bagi masyarakat.
