Masyarakat diimbau untuk segera melakukan pelaporan jual atau blokir STNK setelah kendaraan berpindah tangan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi menerbitkan aturan baru terkait pajak progresif kendaraan bermotor. Mengalami kenaikan, 0,5 persen, kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Menjual kendaraan sering kali dilakukan masyarakat Indonesia apabila ingin menggantinya dengan yang lain. Usai melakukan proses penjualan, ada baiknya pemilik langsung memblokir identitas pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).