Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menghapus denda pajak kendaraan bermotor pada 20 November sampai 20 Desember 2017. (istimewa)
Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:
KabarOto.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menghapus denda pajak kendaraan bermotor pada 30 November sampai 23 Desember 2017.
Edi Sumantri, selaku kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, mengatakan, selama periode hingga berakhirnya masa pemutihan denda, BPRD DKI Jakarta bersama polisi akan menggelar razia.
Kendaraan yang terjaring razia sebelum masa pemutihan denda berakhir akan tetap dikenakan sanksi administrasi dengan diwajibkan membayar denda pajak.
Namun apa alasan Gubernur DKI Anies Baswedan menghapus sanksi pajak tersebut? Saat dijumpai di Balai Kota Jakarta, Anies mengatakan, penghapusan sanksi ini adalah agar pemerintah mendapatkan pendanaan untuk menjalankan program pemerintah. Selain itu menurutnya, untuk menyadarkan warga masyarakat agar taat terhadap pajak.
Lulusan Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta yang memiliki pengalaman di bidang jurnalistik. Karier dimulai sebagai jurnalis dengan fokus pada peliputan, riset, verifikasi data, serta penyusunan berita yang akurat, berimbang, dan sesuai kaidah jurnalistik.
Saat ini aktif sebagai penulis otomotif, menghasilkan berbagai artikel, ulasan kendaraan, berita industri, serta konten informatif yang mengedepankan akurasi data dan kemudahan dipahami oleh pembaca. Pengalaman di dunia jurnalistik menjadi fondasi dalam menyajikan informasi yang kredibel dan relevan.
Menguasai pengelolaan media sosial, mulai dari perencanaan konten, penulisan caption, hingga penyesuaian strategi komunikasi di berbagai platform digital. Kemampuan itu didukung oleh pemahaman terhadap tren media digital dan kebutuhan audiens, sehingga mampu menghasilkan konten yang informatif, menarik, dan memiliki nilai kuat.
