KabarOto.com - New normal merupakan situasi di mana masyarakat akan beraktivitas dengan cara baru, yaitu menjalankan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak dengan orang lain dan tidak berkerumun baik itu di kantor maupun di tempat umum atau di transportasi publik seperti bus, kereta dan lainnya.
Angkutan umum seperti bus antar kota antar provinsi dan bus di dalam kota bahkan angkutan kota harus menerapkan physical distancing, mengurangi jumlah kapasitas hanya 50 persen saja.
Lalu bagaimana dengan tarif, karena jika kapasitas penumpang dikurangi, maka pendapatan mereka pun akan berkurang. Apakah menutup biaya operasional?
Baca Juga: Skenario Pemerintah Tentang Tarif Angkutan Umum Saat New Normal
Ketua Bidang Angkutan Penumpang, DPP Organda, Kurnia Lesani Adnan mengatakan, secara teori, jika kapasitas angkutan dikurangi dari yang semestinya, tentu tarif akan dinaikkan.
Namun, kenaikan tarif itu juga tergantung solusi yang ditawarkan pemerintah, jika memang kebijakan itu akan diberlakukan. Karena, jika tanpa ada solusi maka kebijakan tersebut bisa menjadi perseteruan baru antara pelaku usaha angkutan.
"Saat awal PSBB, pihaknya menaikkan tarif 50% dari tarif yang berlaku. Demand pun langsung turun, dan calon penumpang beralih ke angkutan umum ilegal. "Karena kan kalau bicara tarif, itu bicara daya beli masyarakat,” terangnya.
Jika nantinya saat new normal jumlah penumpang dibatasi 50% dari kapasitas, pendapatan juga akan berkurang sangat banyak, itu dengan perkiraan terisi 50%. "Kalau di bawah itu bagaimana," terangnya.
Menurut dia, di luar Organda, angkutan umum dibiarkan seperti biasa, saat sebelum PSBB, namun harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Tanpa harus ada pergantian bangku pada armada. Karena jika itu dilakukan, ada investasi juga yang dibutuhkan, sementara saat ini kondisinya sedang sulit.
Baca Juga: Pelonggaran Transportasi Publik Tingkatkan Penularan Covid-19
"Jangan sampai pemerintah bikin aturan baru yang diwajibkan, tanpa solusi bagi masyarakat dan pelaku usaha," terangnya. Ia juga mengaku, sampai saat ini belum diajak berdiskusi oleh Pemerintah, jika memang ada rencana New Normal.
