KabarOto.com - Atas banyaknya keluhan, Kementerian Perhubungan akan merevisi peraturan tarif ojek online yakni Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.
Terutama terkait tarif minimum jarak pendek meski pun belum berlaku secara nasional. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi, mengatakan tarif minimum jarak pendek itu merupakan keluhan terbanyak pengemudi ojek online, terutama di Jabodetabek.
Tarif minimum atau tarif buka pintu yang harus dibayarkan hingga empat kilometer perjalanan, yaitu Rp 8.000 - Rp 10.000 untuk wilayah Jabodetabek.
Biaya jasa minimal artinya perjalanan nol hingga empat kilometer diberlakukan tarif yang sama, yaitu Rp 8.000 - Rp 10.000, tarifnya flat hingga 4 kilometer.
Biaya jasa minimal ditentukan berdasarkan zona, Zona 1 yakni Jawa ,Sumatera dan Bali berlaku Rp 7.000 - Rp 10.000, Zona 2 Jabodetabek Rp 8.000 - Rp 10.000 dan Zona 3 Kalimantan, Sulawesi dan lainnya Rp 7.000 - Rp 10.000.
Baca Juga: Gojek Salurkan Bantuan Untuk Korban Bencana Banjir Di Sentani
Budi menjelaskan rata-rata penumpang menggunakan ojek online 2 hingga 3 kali dalam sehari, jadi jika tarif minimumnya Rp 8.000 dikali tiga menjadi Rp 24.000 sehari.
"Nah, ini mungkin coba kita turunkan khususnya di Jabodetabek, itu kan Rp 7.000 sampai Rp 10.000, bisa juga Rp 6.000 hingga Rp 10.000," katanya.
Budi mengatakan sosialisasi untuk Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang baru, yang diberlakukan di 5 kota itu untuk sementara akan dihentikan terlebih dahulu dan dilanjutkan setelah revisi.
Ia menuturkan revisi tersebut didorong menurunnya jumlah penumpang ojek online, namun tidak semata-mata karena tarif naik.
"Ini kan terjadi sebelum Lebaran dan sebelum puasa, ekonomi lagi lesu, mungkin masyarakat gunakan ojek turun juga, pengemudi bilang pesanan turun tapi pendapatan ada peningkatan," katanya.
