KabarOto.com - Pelarangan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) untuk mengangkut masyarakat yang akan mudik ke berbagai daerah saat pandemik virus Corona atau Covid-19, membuat seluruh Perusahaan Otobus (PO) berhenti beroperasi. Mereka pun harus memutar otak mempergunakan cash flow untuk kebutuhan operasional, gaji karyawan dan lainnya.
Mereka tidak sanggup dengan situasi yang sekarang sedang terjadi. Belum lagi kru bus seperti supir, kernet dan mekanik yang jumlahnya sangat banyak.
Baca Juga: Berlaku Mulai Jum'at Besok, Jasa Marga Dukung Pemerintah Larang Warga Mudik
Para kru bus tersebut sebagian karyawan lepas tidak lagi ada pekerjaan karena bus tidak beroperasi. Kurnia Lesani Adnan, pemilik PO SAN sekaligus Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) mencatat, ada sekitar 1,3 juta kru bus yang terdata di organisasinya dan juga organda yang saat ini tidak lagi bekerja. Bantuan dari pemerintah diharapkan bisa memenuhi kebutuhan hidup.
Kurnia Lesani pun menjelaskan, sampai saat ini, perusahaan sudah memberikan bantuan berupa sembako, bukan uang tunai kepada para kru bus yang memang terdaftar. Namun itu masih sangat kurang, karena mereka juga dibebani juga dengan biaya lainnya termasuk pembayaran cicilan kendaraan yang sampai saat ini peraturannya masih belum jelas.
"Kami sudah inisiasi untuk beri bantuan sembako sebulan dua hingga tiga kali, tapi kan itu masih sangat minim. Kami juga harus mengeluarkan anggaran untuk lain-lainnya," paparnya saat dihubungi KabarOto.
Belum lagi mereka harus menangung beban mekanik, karyawan lain, sehingga harus merumahkan dan juga membayar setengah gaji demi kelancaran perusahaan.
"Kalau bantuan dari Polri itu dijanjikan akan memberikan melalui Polres. Tapi mereka harus mengikuti program pelatihan misalkan penanggulangan Corona, pelatihan safety driving setelah itu nanti dapat bantuan uang Rp 600 ribu," terangnya.
Dari kota-kota yang sudah dimasukkan datanya oleh anggota IPOMI, baru Bengkulu saja yang sudah direalisasikan.
"Gelombang pertama itu baru bengkulu yang sudah jalan, kru yang sudah ikuti program dapat e-Money tapi sepertinya belum ada isinya. nah ini kita ingin terus direalisasikan. Berapa banyak itu kru bus yang menganggur," terangnya.
Dia pun mewakili anggotanya berharap, bantuan yang diberikan seharusnya diberikan melalui perusahaan bus masing-masing, jadi programnya bisa jalan.
"Kalau saya bilang ini belum optimal, harusnya diberikan saja ke PO bus masing-masing. Kalau mau jalankan programnya harus serentak, ini kan jadi kami yang serba salah, disangkanya belum di follow up," paparnya.
Baca Juga: Keluhan PO Bus Jelang Larangan Mudik Saat Pandemik Covid-19
Selain beban kru bus, pemilik bus AKAP juga dibebani dengan pembayaran kredit. Menurut Kurnia Lesani relaksasi yang diberikan ke pihaknya masih belum jelas. Mereka harus bernegosiasi langsung dengan lembaga pembiayaan.
"Harusnya pemerintah tegas, yang terimbas diberi keringanan tidak membayar setahun cicilan. Ini kan ada yang bayar 50 persennya ada yang bayar bunganya saja," keluhnya.
