KabarOto.com - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Net Zero Emission Tahun 2060, diperlukan komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam menerapkan insentif dan standar keamanan kendaraan listrik.
Dewanto Purnacandra, Kasubdit Uji Tipe Kendaraan Bermotor Kementerian Perhubungan menegaskan bahwa dukungan kendaraan listrik diawali dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) No.55 Tahun 2019.
"Di mana Perpres tersebut menugaskan berbagai perangkat negara untuk mendukung percepatan KBLBB," ujar Dewanto Purnacandra.
Tak tanggung-tanggung, Kementerian Perhubungan berhasil menyelesaikan 5 peraturan sekaligus dalam kurun waktu dua tahun terakhir, diantaranya Peraturan Menteri (PM) 65 dan 87 Tahun 2020, PM 92 dan PMK 138 Tahun 2021, teranyar yaitu PM 15 Tahun 2022. Hal ini adalah sebagai bentuk upaya pemenuhan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan keselamatan dan keamanan Kendaran Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) bagi masyarakat Indonesia.
Baca Juga: Wuling Air Ev Bekas KTT ASEAN Dijual, Dapat Diskon Rp 15 Juta Tambah Subsidi Pemerintah
Serangkaian pengujian kendaraan listrik telah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dan untuk kendaraan listrik terdapat penambahan pengujian jika dibandingkan dengan uji kendaraan konvensional, yaitu uji baterai sesuai standar UNR 100 dan UNR 136 untuk kendaraan roda empat dan roda dua, uji suara, hingga uji keamanan dan uji keselamatan.
"Keseriusan Kementerian Perhubungan dibuktikan dengan pada tahun 2025 Indonesia sudah memiliki balai tes pengujian tipe dengan kualitas minimal setara dengan balai pengujian seperti di negara Jepang," tambah Dewanto.
Baca Juga: Intip Profil APAR Yang Diproduksi Oleh PT Famindo Alfa Spektrum Teknologi (Fast)
Menariknya, insentif KBLBB turut dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Di antaranya, tarif Sertifikat Uji Tipe (SUT), hingga biaya uji tipe. Dewanto menambahkan per 15 Mei 2023, sebanyak total 63.105 unit jumlah KBLBB telah berhasil mendapatkan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT), sebanyak 24 bengkel konversi tersertifikasi di kementerian perhubungan.
“Meskipun kendaraan listrik merupakan hal yang baru bagi Kementerian Perhubungan, untuk itu kami terus mengencangkan kerjasama dengan Periklindo sebagai asosiasi perusahaan kendaraan listrik,” ungkap Dewanto.
