KabarOto.com - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen kuat Indonesia untuk mempercepat transisi menuju energi hijau. Penegasan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato kuncinya pada Forum Bisnis Indonesia–Jepang di Tokyo, Senin (30/03/2026).
Di bidang energi, Presiden mengungkapkan bahwa Indonesia tengah melakukan transformasi besar menuju energi bersih dan terbarukan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian global, termasuk dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah.
"Dalam tiga tahun ke depan, kami ingin mencapai 100 gigawatt energi surya. Bagi kami, ini lebih mendesak karena situasi yang kami lihat,” ujar Presiden.
Baca Juga: Presiden RI: Rakyat Pakai Kendaraan Listrik, BBM untuk Orang Kaya
Selain energi surya, Presiden juga menyoroti potensi besar Indonesia dalam energi terbarukan lainnya seperti panas bumi, serta pengembangan bahan bakar nabati.
Presiden menegaskan bahwa Indonesia memiliki salah satu cadangan panas bumi terbesar di dunia dan tengah mempercepat produksi bahan bakar berbasis kelapa sawit, termasuk peningkatan campuran biodiesel dari 40 persen menjadi 50 persen, serta pengembangan bahan bakar berbasis etanol dan berbagai komoditas nabati lainnya.
"Dengan upaya-upaya ini, kita akan berada dalam posisi yang aman untuk menghadapi ketidakpastian apa pun yang ada," tutur Presiden.
Menyoroti dinamika global yang penuh ketidakpastian, Presiden Prabowo menekankan pentingnya menjaga hubungan ekonomi yang rasional di tengah situasi geopolitik dunia yang semakin kompleks.
Baca Juga: Cegah Korsleting Usai Kendaraan Dipakai Mudik Lebaran
"Saat ini kita hidup dalam lingkungan global yang berbeda, penuh risiko, penuh ketidakpastian. Mempertahankan hubungan ekonomi yang rasional sangatlah penting," ujar Presiden.
Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara dengan karakter ekonomi terbuka yang sangat bergantung pada perdagangan dan kemitraan internasional.
Oleh karena itu, Indonesia konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif dengan prinsip persahabatan seluas-luasnya.
