Berlaku mulai hari ini, Minggu (5/1/2025), opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ditetapkan sebesar 66 persen dihitung dari besaran pajak terutang. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), ketahui dulu secara jelas terkait hal ini.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) berharap pemerintah menunda penerapan aturan baru terkait Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Gaikindo menilai bahwa aturan baru ini dapat berdampak negatif pada daya beli konsumen di Indonesia.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta secara resmi memberlakukan penghapusan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) untuk pemindahan kepemilikan kedua dan selanjutnya terhitung mulai Rabu, 23 Oktober 2024.