KabarOto.com - Pemkot Surabaya bersama instansi terkait, akan melakukan screening bagi setiap kendaraan maupun masyarakat yang akan masuk Kota Pahlawan.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajat mengatakan, screening akan dilakukan baik kepada kendaraan maupun masyarakat di 19 akses pintu masuk ke Kota Surabaya.
"Jadi intinya adalah kita sudah bersiap untuk melakukan karantina wilayah di Surabaya, karena meningkatnya penderita positif Covid-19 ini yang cukup memprihatinkan," kata Irvan Senin (30/3).
Baca Juga: Surabaya Batasi Kendaraan Yang Masuk Kota Tanpa Alasan Jelas
Namun, Senin (06/4) lalu Pemkot menarik sejumlah petugas pemantau yang ditempatkan di titik-titik akses masuk Surabaya. Langkah ini dilakukan untuk mengevaluasi posko sterilisasi yang bertugas untuk menyemprotkan orang dan kendaraan serta memeriksa suhu tubuh penumpang.
Fikser sebagai Koordinator Protokol Komunikasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, menjelaskan bahwa upaya Pemkot menempatkan petugas di 19 titik akses masuk Surabaya dianggap belum ada koordinasi, sehingga menimbulkan kesalahan persepsi.
Baca Juga: Siapkan 19 Posko Di Perbatasan, Sebelum Masuk Surabaya Kendaraan Harus Disterilkan
Banyak pihak yang beranggapan adanya 19 titik posko ini adalah tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
"Padahal yang dilakukan di sana bukan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), tidak. Yang dilakukan di sana, yakni memberikan imbauan-imbauan dan langkah-langkah itu (pencegahan Covid-19)," jelasnya.
Menurutnya, jika Pemkot Surabaya menerapkan PSBB, tentunya akses pintu masuk ke Surabaya akan lebih ketat. Selain itu, jika PSBB diterapkan, pastinya pengalihan arus lalu lintas juga dilakukan.
"Kita lakukan evaluasi untuk pengendara dan penumpang apakah ke depannya dilakukan penyemprotan atau tidak. Atau jika dilakukan penyemprotan, di bagian mana yang disemprot itu," ungkap Fikser.
Mulai 10 April hingga dua pekan ke depan PSBB dilaksanakan dengan sejumlah kebijakan. Terkait mobilisasi, transportasi pribadi maupun umum akan diberlakukan pembatasan jumlah penumpang. Sementara jam operasional transportasi umum juga dibatasi.
