Suzuki Tunggu Pemerintah, Siapkan Kendaraan Rendah Emisi

Suzuki Tunggu Pemerintah, Siapkan Kendaraan Rendah Emisi

KabarOto.com - Pemerintah terus fokus untuk meningkatkan industri otomotif agar tidak ketinggalan dengan negara-negara di ASEAN. Industri ini juga menjadi tumpuan ekonomi di sektor non migas.

Untuk meningkatkan daya beli masyaralat terhadap produk otomotif, beberapa waktu lalu pemerintah meminta Agen Pemegang Merek (APM) mobil membuat Low Cost Green Car (LCGC). Mobil ini hadir dengan harga murah dan dapat dijangkau oleh masyarakat kalangan ekonomi menengah.

Baca Juga: Memasuki Usia 50 Tahun, Suzuki Komit Jadi Merek Otomotif Terbaik Di Indonesia

Segmen ini pun mendapat sambutan baik, diklaim penjualannya mencapai 1 juta unit. Namun angka tersebut diperoleh sebelum pandemik Covid-19 melanda Indonesia.

Sukses dengan program itu, rencananya dalam waktu dekat, pemerintah akan meningkatkan level, membuat kebijakan dengan membuat lebih banyak lagi kendaraan Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) atau kendaraan rendah emisi.

Suzuki XL7

Dari sekian banyak APM di Indonesia, salah satu yang selalu siap mendukung pemerintah adalah Suzuki, dengan program LCEV yang akan dijalankan. Tapi, pabrikan asal Jepang itu akan memastikan langkahnya dan membuat perencanaan, setelah pemerintah benar-benar mengeluarkan aturan tersebut.

Director PT SIS, Hideaki Tokuda mengatakan, LCGC saat itu hadir untuk pasarkan harga mobil murah, agar semua orang bisa membeli mobil. "Tujuannya satu, harga mobil masuk akal, masyarakat jadi bisa membeli mobil lebih banyak dari sekarang," terangnya dalam jumpa pers virtual, Senin (07/12).

Menurutnya untuk LCEV Suzuki harus melihat dengan keseluruhan, mereka belum bisa mengatakan model apa, bagaimana melahirkan mobilnya, berapa harganya. "Harus lebih murah, lebih irit dan bisa dilokalisasikan. Ini yang sedang kita pelajari," terangnya.

Baca Juga: Suzuki Ertiga Versi Listrik Akan Segera Hadir

Jadi tidak memikirkan LCGC saja, tapi Suzuki menurutnya memikirkan semua. "Kalau program-program pemerintah sudah fix, kita bisa bicara lebih detail dan saat ini masih mempelajari," tambah dia.