KabarOto.com - Melihat kondisi penyebaran virus Corona di Indoneia semakin meningkat, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto meneken Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Daerah yang melaksanakan kebijakan PSBB tersebut akan menerapkan enam kebijakan.
Baca Juga: Cegah Penularan Corona Di Transportasi Umum, Pendatang Di Terminal Pati Didata Petugas Berwajib
Enam kebijakan itu di antaranya meliburkan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.
Dari kebijakan tersebut, Kabaroto menarik untuk membahas tentang pembatasan transportasi. Pembatasan moda transportasi diterapkan bagi seluruh angkutan mulai dari udara, laut, kereta api, hingga jalan raya untuk kendaraan umum atau pribadi. Semuanya tetap berjalan namun dengan pembatasan jumlah penumpang.
Untuk angkutan barang yang dinilai penting, dalam Permenkes itu memastikan semua jalur untuk transportasi barang akan tetap dibuka.
Angkutan barang yang diizinkan dan dianggap penting serta esensial, adalah:
- Angkutan truk barang utuk kebutuhan medis, kesehatan, dan sanitasi.
- Angkutan barang untuk keperluan bahan pokok.
- Angkutan untuk makanan dan minuman termasuk barang seperti sayur-sayuran dan buah-buahan yang perlu distribusi ke pasar dan supermarket.
- Angkutan untuk pengedaran uang.
- Angkutan BBM/BBG.
- Angkutan truk barang untuk keperluan distribusi bahan baku industri manufaktur dan assembling.
- Angkutan truk barang untuk keperluan ekspor dan impor.
- Angkutan truk barang dan bus untuk keperluan distribusi barang kiriman (kurir servis, titipan kilat, dan sejenisnya).
- Angkutan bus jemputan karyawan industri manufaktur dan assembling.
- Angkutan kapal penyeberangan.££8889
Baca Juga: Akibat Virus Corona, Pengguna Transportasi Umum Berkurang Drastis
Selain itu, transportasi untuk layanan kebakaran, layanan hukum dan ketertiban, dan layanan darurat dipastikan tetap berjalan. Selain itu operasional kereta api, bandar udara dan pelabuhan laut, termasuk bandar udara dan pelabuhan laut TNI/POLRI, untuk pergerakan kargo, bantuan dan evakuasi serta organisasi operasional terkait, juga tetap berjalan.
