Warga Jakarta Demonstrasi Tolak Penyelenggarakan Balapan Formula E

Warga Jakarta Demonstrasi Tolak Penyelenggarakan Balapan Formula E

KabarOto.om - Pro dan kontra diselenggarakannya ajang balap mobil listrik Formula E di Jakarta, masih terus berlangsung. Tak hanya anggota DPRD DKI jakarta yang menolak keinginan Gubernur DKI Jakarta, masyarakat pun banyak yang mengaku keberatan diselenggarakannya event yang memakan biaya triliunan rupiah tersebut.

Masyarakat yang mengatasnamakan Aksi Jakarta Bergerak mengungkapkan keberatannya, dengan menggelar aksi di kantor DPDR DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Mereka menuntut agar Formula E di Jakarta dibatalkan.

Baca juga: Formula E Di Jakarta Tahun 2022 Terganjal Interpelasi

Massa yang terpantau, Senin (13/09) berdatangan dengan 1 unit mobil komando, beserta poster besar 'Tolak Formula E, Warga Perlu Makan Bukan Balapan'. Siska koordinator aksi lapangan saat ditemui beberapa media mengungkapkan, yang mereka tuntut terkait rencana event balapan mobil Formula E yang akan dilakukan Pemprov DKI dan Gubernur Anies.

Anies Baswedan memberikan keterangan perihal Formula E beberapa waktu silam

Dia dan masyarakat Jakarta merasa sangat kecewa, marah dan sakit hati, karena merasa ada uang rakyat Rp 1 triliun akan terbuang percuma di masa sulit seperti saat ini. Sebanyak 7 perwakilan massa akhirnya diperkenankan masuk untuk melakukan audensi dengan anggota DPRD.

Baca juga: Gairah Formula 1 Telah Kembali

Sebagai informasi, Beberapa waktu lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerbitkan Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 49 Tahun 2021. Dalam surat tersebut meminta agar ajang Formula E jadi isu prioritas, dan harus diselengarakan pada 2022 mendatang.

Namun, keinginan Anies tidak mulus seperti yang dibayangkan, Instruksinya ditolak oleh Fraksi PDI-P dan Fraksi PSI. Keduanya mengajukan hak interpelasi. Tujuh fraksi lainnya tidak mengajukan hak tersebut, dan mendukung Gubernur DKI Jakarta untuk menggelar Formula E.

Hak Interpelasi sendiri adalah untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang penting dan strategis, serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.