POPULAR STORIES

Ford, General Motors Dan Stellantis Wajibkan Vaksinasi Karyawannya

Ford, General Motors Dan Stellantis Wajibkan Vaksinasi Karyawannya

KabarOto.com – Ford, General Motors, dan Stellantis membuat kebijakan wajib vaksinasi Covid-19 di pabrik yang berlokasi di Kanada. Namun, serikat pekerja Unifor meminta penundaan untuk kebijakan tersebut.

Menurut keterangan Presiden Unifor National, Jerry Dias mengatakan bahwa meskipun serikat pekerja mendukung kebijakan vaksinasi, ia khawatir dengan karyawan lama yang dapat diberhentikan jika mereka menolak untuk divaksinasi.

“Kami, sejujurnya, tidak setuju bahwa entah bagaimana kami dapat memiliki karyawan senior, anggota senior, dan mereka mungkin akan diberhentikan,” ungkap Dias.

Baca juga: Kasus Terbakarnya Chevrolet Bolt, LG Ganti Rugi Kepada General Motors

Untuk merespon hal tersebut, serikat pekerja Unifor telah mengirim surat kepada Ford, General Motors, dan Stellantis untuk memperhatikan kekhawatiran mereka tentang staf yang diminta untuk divaksinasi atau menghadapi kemungkinan pemutusan hubungan kerja. Meskipun demikian, ketiga pabrikan mobil tersebut terus maju dengan jadwal yang sudah dirilis mereka untuk melakukan vaksinasi. General Motors akan menjadi yang pertama menerapkan vaksinasi mulai 12 Desember dan diikuti oleh Stellantis pada 17 Desember dan Ford pada 3 Januari 2022.

Semantara itu, anggota serikat 707 Lokal diberitahu awal pekan ini bahwa komite perunding mengadakan diskusi dengan Ford tentang kebijakannya.

Baca juga: General Motors Ungkap Penyebab Kebakaran Chevrolet Bolt

“Kami percaya bahwa perusahaan memiliki kesempatan untuk menerapkan kebijakan yang masuk akal yang mencakup alternatif yang dapat memenuhi kewajiban mereka untuk menyediakan tempat kerja yang aman bagi semua karyawan mereka,” kata komite dalam pembaruan yang diberikan kepada anggota.

GM mengkonfirmasi bahwa pihaknya juga telah menerima surat dari serikat pekerja tentang mandat tersebut tetapi tidak menunda pelaksanaannya. Dan berkomitmen untuk menerapkan pendekatan yang adil dan masuk akal ketika kebijakan tersebut dijalankan.