Kemenhub Pastikan Kabar Pajak untuk Pemilik Sepeda, Hoax!

KabarOto.com - Baru-baru ini, berhembus kabar di media social bahwa Kementerian Perhubungan sedang menyiapkan regulasi terkait pajak untuk sepeda.Tentu saja respons negatif keluar dari masyarakat, terutama bagi mereka yang gemar bersepeda di jalan raya.

Namun hal itu dibantah oleh Kementerian Perhhubungan. Dalam keterangan resminya, Kementrian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub) menyatakan jika berita tersebut hoax. “Tidak benar Kemenhub sedang menyiapkan regulasi terkait pajak sepeda,” jelas Adita Irawati, Juru Bicara Kemenhub.

Baca Juga: Jumlah Pengguna Sepeda Meningkat, Pemkot Surabaya Sediakan Jalur Khusus

Menurut dia, yang sebenarnya adalah, sedang menyiapkan regulasi untuk mendukung keselamatan para pesepeda. “Ini untuk menyikapi maraknya penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi oleh masyarakat,” jelas Adita Irawati.

Lebih lanjut Adita juga menyampaikan, regulasi yang sedang dibuat ini akan mengatur keselamatan para pesepeda. “Dalam masa transisi adaptasi kebiasaan baru memang ada peningkatan jumlah pesepeda terutama di kota-kota besar seperti Jakarta,” terangnya.

Oleh karena itu, menurutnya regulasi ini nanti akan mengatur hal-hal seperti alat pemantul cahaya bagi para pesepeda, jalur sepeda serta penggunaan alat keselamatan lainnya oleh pesepeda.

Adita juga menyampaikan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sepeda di kategorikan sebagai kendaran tidak bermotor. Oleh karenanya, pengaturan dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“Pada prinsipnya, kami sangat setuju adanya aturan penggunaan sepeda, mengingat animo masyarakat yang sangat tinggi,” tambahnya. Namun, harus dibarengi dengan perlindungan terhadap keselamatan pesepeda.

Baca Juga: Jangan Asal, Naik Sepeda Di Luar Jalur Bisa Dikenai Tilang

“Kami akan mendorong pemerintah daerah untuk mengatur penggunaan sepeda ini minimal dengan menyiapkan infrastruktur jalan,” tambahnya. Selain itu juga harus menyiapkan ketentuan lain yang mengatur khusus para peseda ini di wilayahnya masing-masing.