KabarOto.com - Melihat perkembangan motor dan mobil listrik di Tanah Air, Korlantas Polri tengah mempersiapkan Registrasi dan Identifikasi untuk kendaraan berbasis baterai tersebut.
Secara regulasi, kendaraan listrik yang masuk ke Indonesia harus melalui 3 instansi pemerintahan. Dirregident Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus mengatakan,saat masuk Indonesia, kendaraan listrik akan dicek oleh Bea Cukai dibawah Kementerian Keuangan, selanjutnya akan melalui Kemenperindag dan terakhir Polri.
Baca Juga : Ini Bengkel Konversi Motor Listrik yang Terdaftar di Kementerian ESDM
“Motor listrik saat ini yang menjadi perhatian kami karena jangan sampai produksi tapi pabrikannya tidak siap salahsatunya suku cadangnya, servicenya jika rusak,” kata Brigjen Pol Yusri Yunus di gedung Pusat Digital 4.0 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
Khusus sepeda listrik, Yusri menegaskan, tidak diperbolehkan menggunakan nomor kendaraan STNK maupun BPKB karena regulasinya sudah diatur di Permenhub dan masuk kategori kendaraan tertentu.
“Kebijakan pemerintah sudah diubah termasuk yang terbaru konversi listrik. BPKB ada chip didalamnya, fungsinya mempermudah administrasi salah satunya mutasi lebih cepat prosesnya,” tambahnya.
Baca Juga : Aturan Subsidi Motor Listrik, Satu NIK KTP Bisa Beli Satu Unit
Brigjen Pol Yusri Yunus juga menyebut, saat ini pihaknya tengah merancang e-Faktur, sehingga kendaraan bermotor yang masuk akan langsung terdaftar. Disamping itu, e-Faktur akan mengetahui sudah sampai mana proses penerbitan STNK dan BPKB.
“Keuntungannya bagi Polri dapat meregistrasi dan mengidentifikasi bahkan sebelum keluar kendaraannya sudah bisa. Saat ini yang kami kedepankan konversi 0, namun kendalanya pengadaan material dan Polri ditargetkan PNBP,” pungkas Brigjen Pol Yusri Yunus.
Regulasi registrasi dan identifikasi kendaraan listrik diharapkan dapat mendukung pertumbuhan industri kendaraan listrik di Indonesia.
