KabarOto.com - Perusahaan manajemen konsultan global, Arthur D. Little (ADL) hari ini menerbitkan laporan mengenai pasar mobilitas listrik di Indonesia.
Laporan tersebut mengambil pandangan pragmatis soal prioritas pemerintah Indonesia untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik (EV), serta pengembangan industri baterai, dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan.
Adopsi kendaraan listrik sangat penting untuk mengurangi dampak lingkungan yang disebabkan oleh emisi polusi udara dari transportasi jalan, khususnya di beberapa kota besar.
Baca Juga : Aturan Tarif Pengisian Kendaraan Listrik Di SPKLU, Maksimal Rp57 Ribu
“Industri otomotif merupakan salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca paling signifikan di Indonesia, yakni sebesar 27 persen dan menempati peringkat kedua sebagai penghasil emisi terbesar. Mengingat target Net Zero pemerintah pada tahun 2060, dekarbonisasi sektor transportasi memiliki peran penting.” Hirotaka Uchida, Partner Arthur D. Little dan Head of Automotive and Manufacturing practice Asia Tenggara.
Berdasarkan publikasi ADL terbaru Global Electromobility Readiness Index (GEMRIX) edisi 2022 – 2023, Indonesia termasuk dalam pasar EV yang sedang berkembang dengan skor 43 dari 100 untuk kesiapan Battery Electric Vehicle (BEV). Hal ini sejalan dengan negara-negara, seperti Uni Emirat Arab dan Thailand.
Baca Juga : Update Harga BBM Pertamina, Shell, BP Dan Vivo Per 1 Agustus 2023
Demi mempercepat adopsi kendaraan listrik, pemerintah Indonesia telah melakukan upaya untuk mengembangkan rantai pasokan kendaraan listrik end-to-end sejak 2013. Sampai dengan 2030, Kementerian Perindustrian telah menetapkan target produksi sebanyak 600,000 kendaraan listrik roda empat dan 2,45 juta kendaraan listrik roda dua.
Target yang ambisius ini juga merupakan hasil dari Indonesia Battery Corporation (IBC) yang berencana membangun pabrik baterai dengan kapasitas awal sebesar 10-15 GWh, yang diharapkan dapat digenjot hingga 20 GWh. Berdasarkan hasil analisis ADL, Indonesia membutuhkan produksi minimal 340.000 kendaraan listrik (56% dari target semula 600.000) untuk memenuhi kapasitas 15 GWh dari permintaan domestik.
Untuk mendukung target tersebut, pemerintah Indonesia telah menawarkan berbagai insentif, seperti pengurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), insentif bea masuk atas importasi Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) berbasis baterai, insentif pajak terkait Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), keringanan biaya pengisian listrik di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).
