KabarOto.com- Pemutihan pajak kendaraan di Jakarta kembali berlaku mulai November 2026. Melalui program yang digelar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini, pemilik kendaraan bermotor bisa mendapatkan penghapusan sanksi administratif berupa denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Program pemutihan pajak kendaraan Jakarta 2026 ini menjadi kesempatan bagi masyarakat yang masih memiliki tunggakan pajak untuk menyelesaikan kewajibannya tanpa harus membayar denda keterlambatan. Kebijakan tersebut berlaku hingga 31 Desember 2026.
Baca Juga: Beli Mobil di Jawa Barat dapat Diskon Pajak 10 Persen
Ini merupakan program pemutihan kedua yang digelar Pemprov DKI Jakarta pada 2026. Sebelumnya, kebijakan serupa telah berlangsung pada periode Juni hingga Agustus 2026.
Lantas, apa saja yang tetap harus dibayar saat mengikuti pemutihan pajak kendaraan Jakarta?
Pokok Pajak Kendaraan Tetap Wajib Dibayar
Meski mendapatkan penghapusan denda, pemilik kendaraan tetap wajib melunasi pokok pajak yang terutang. Artinya, program ini bukan pembebasan seluruh biaya pajak kendaraan, melainkan hanya penghapusan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Penghapusan sanksi mencakup PKB dan BBNKB. Dengan demikian, masyarakat yang memiliki tunggakan dapat membayar pokok pajaknya tanpa dikenakan sanksi administratif yang masuk dalam program pemutihan tersebut.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta menyampaikan bahwa pembebasan sanksi diberikan secara otomatis kepada wajib pajak.
"Pembebasan diberikan secara otomatis tanpa perlu mengajukan permohonan. Jadi, Sobat cukup melunasi pokok pajak terutang," demikian informasi yang dibagikan melalui akun Instagram @humaspajakjakarta.
Dengan mekanisme tersebut, masyarakat tidak perlu mengurus permohonan khusus untuk mendapatkan penghapusan denda. Sistem akan menerapkan kebijakan tersebut ketika wajib pajak melakukan pembayaran sesuai ketentuan program.
Cara Mengikuti Pemutihan Pajak Kendaraan Jakarta
Pemilik kendaraan dapat memanfaatkan program ini dengan melakukan pembayaran pajak melalui kantor Samsat sesuai wilayah layanan atau menggunakan aplikasi Samsat Digital Nasional (Signal) untuk layanan yang tersedia.
Untuk pembayaran pajak tahunan, masyarakat dapat memanfaatkan layanan digital sehingga tidak harus datang langsung ke kantor Samsat, selama persyaratan dan ketentuan layanan terpenuhi.
Sementara itu, perpanjangan STNK lima tahunan tetap mengharuskan pemilik kendaraan datang ke Samsat dengan membawa kendaraan untuk menjalani pemeriksaan fisik.
Berikut dokumen yang perlu disiapkan untuk pengurusan pajak kendaraan:
- STNK asli dan fotokopi.
- Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli dan fotokopi, sesuai ketentuan layanan.
- KTP asli dan fotokopi pemilik kendaraan yang sesuai dengan data identitas kendaraan, khusus kendaraan perorangan.
- Surat kuasa apabila pengurusan diwakilkan kepada pihak lain.
- Kendaraan yang bersangkutan untuk pemeriksaan fisik saat perpanjangan STNK lima tahunan.
- Manfaatkan Pemutihan Sebelum 31 Desember 2026
Program pemutihan pajak kendaraan Jakarta ini dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menyelesaikan tunggakan tanpa terbebani sanksi administratif yang dihapuskan.
Namun, perlu diingat bahwa pokok pajak tetap harus dibayar. Karena itu, pemilik kendaraan sebaiknya memeriksa jumlah kewajiban yang masih terutang melalui kanal resmi sebelum melakukan pembayaran.
Masyarakat juga perlu memastikan bahwa penghapusan sanksi yang diterima sesuai dengan ketentuan program Pemprov DKI Jakarta.
Baca Juga: Daftar 8 Provinsi yang Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Agustus 2026, Bebas Denda dan Diskon
Dengan batas waktu hingga 31 Desember 2026, pemilik kendaraan yang memiliki tunggakan pajak dapat memanfaatkan kesempatan ini sebelum program berakhir.
