KabarOto.com - Dalam rangka mengurangi polusi yang dihasilkan oleh kendaraan yang menggunakan mesin diesel, Pemerintah menjalankan program Bio Diesel (B30). Bahkan tahun 2022 mendatang, akan ditingkatkan menjadi 40%.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus melakukan perisapan dengan terus mengkasi secara teknis untuk B40 ini. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana.
Baca juga: Jokowi Resmikan SPBU Yang Jual Biodiesel 30 Persen
Kementerian ESDM menurut Dadan telah melakukan uji di lab, terkait pemanfaatan B40, dengan melakukan tiga komposisi. Pertama, B40 menggunakan Fatty Acid Methyl Ester (FAME), spek ini sekarang sudah diimplementasikan.
Kemudian kedua, komposisi B30% FAME ditambah Distilled Palm Oil Methyl Ester (DPME) 10%. Dan ketiga, uji coba dengan B30% FAME ditambah Hydrogenated Vegetable Oil (HVO) 10%.
Kementerian ESDM menurut dia, melakukan uji karakteristik dari sisi fisika kimia, terkait dengan aspek kinerja, lingkungan/emisi, handling/storage dan kebersihan/filter plugging.
Hasilnya, menurut Dadan secara umum, semua bisa berjalan di dalam mesin saat Dialog Webinar Menjaga Keberlanjutan Mandatori Biodiesel yang digelar Majalah Sawit Indonesia, Selasa (30/11/2021).
Kemudian, rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM adalah B40 dengan dua pilihan, pertama B30 FAME ditambah DPME 10%. Selanjutnya pilihan kedua B30 FAME ditambah HVO 10%.
Dadan menambahkan, pelaksanaan B40 dengan produksi FAME sudah mencukupi untuk penerapan B40. Namun, sambung Dadan, jika dipilih B30% FAME ditambah DPME 10%, akan memerlukan waktu untuk memastikan produsen bisa melengkapi fasilitasnya. Mereka harus melakukan distilasi ulang terkait dengan penurunan kandungan airnya.
Baca juga: Alokasi Minyak Sawit Untuk Biodiesel Tahun 2021 Hanya 9,2 Juta Kl
Jika mengambul pilihan kedua, menurutnya Pertamina baru akan siap memproduksi HVO dalam jumlah besar di tahun 2024. Saat ini berbagai persiapan sedang dijalankan untuk mendukung program B40.
Persiapan yang dimaksud adalah menyusun standard nasional (SNI) terkait merevisi SNI spesifikasi biodiesel untuk B40. Kemudian menyusun SNI untuk greenfuels dan menyusun SNI katalis.
Kemudian mengkasi secara teknis dan tekno ekonomi terkait pemanfaatan B40, mempersiapkan kebijakan pendukung, dan mempersiapkan insentif. “Yang sedang disiapkan dalam jangka pendek adalah melakukan road test, baik itu otomotif atau untuk alat-alat yang lain seperti alat mesin pertanian, alat berat, locomotive dan perkapalan,” tambah Dadan.
Kesiapan badan usaha bahan bakar nabati (BU BBN) juga perlu diperhatikan di antaranya propee handling dan storage system. Memastikan juga kesiapan infrastruktur, mendorong pembangunan bahan bakar hijau melalui program strategis nasional.
Tak kalah penting adalah melakukan sosialisasi terkait program B40 ini. “Kami juga terus mendorong bagaimana biodiesel ini bisa berkelanjutan,” tutur Dadan.
Sementara itu, di kesempatan yang sama, Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara mengatakan, Gaikindo mendukung rencana penerapan B40.
Menurut Kukuh, Indonesia menjadi salah satu pelopor penggunaan biodiesel untuk kendaraan bermotor. Malaysia, menurutnya berencana menunda implementasi B20 karena pandemik Covid-19.
Gaikindo masih menunggu uji jalan (road test). Uji jalan ini diperlukan, agar dapat diketahui permasalahan yang mungkin terjadi dan bisa diantisipasi sebelum B40 ini diimplementasikan.
Baca juga: Biodiesel 30 Persen Dinilai Beri Dampak Positif Pada Ekonomi Masyarakat
“Untuk yang biodiesel kita sudah sampai B30 cukup tinggi, belum ada negara lain yang menyamai kita. Di level global, menurut dia, ada di kisaran B7 hingga B10. "Indonesia masih leading penggunaan biodiesel B30,” tambah Kukuh.
Direktur Penyaluran Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Edi Wibowo menjelaskan, program mandatori biodiesel ini memberi dampak positif untuk devisa negara. Pemerintah dapat menghemat debisa yang sebelumnya dialokasikan untuk impor solar. “Penghematan devisa akibat tidak perlu impor solar sebesar Rp 176 triliun,” terangnya.
