KabarOto.com - Pertamina berencana akan menghapus Bahan Bakar Minyak jenis Premium dan Pertalite. Jika benar akan dihapus, banyak pihak melihat, dampaknya akan muncul polemik baru, berpotensi mengganggu stabilitas publik.
Apalagi, saat ini perekonomian sedang menurun, daya beli masyarakat juga berkurang karena wabah Covid-19. “Harusnya Pertamina tidak memaksa masyarakat untuk beralih ke Pertamax yang harganya mahal,” terang Pemerhati Energi, Barri Pratama.
Baca Juga: Isi BBM Pertamax Series, Dapat Cashback 30 Persen
Dia juga mengingatkan kepada Pemerintah, melalui perusahaannya Pertamina, tugasnya bukan hanya memastikan ketersediaan BBM saja, tapi juga perlu melihat kemampuan masyarakat untuk membeli.
“Ini bukan hanya persoalan bisnis saja, meraup untung besar dari penjualan Pertamax,” terang Barri secara tertulis, Jum’at (14/8/2020). Yang perlu dilihat, aspek pelayanan ke publik dari sisi Pertamina sebagai BUMN.
Penyediaan BBM jenis Premium menurut dia, adalah amanat Perpres Nomor 43 Tahun 2018, yang mana BBM jenis Premium tersebut harganya dikendalikan oleh pemerintah.
“Jika premium dipaksa dihapus, akan melanggar regulasi yang ada,” tambahnya. Kalaupun Perpres itu dicabut, pemerintah menurutnya akan melanggar konstitusi, karena sudah mencabut perlindungan publik dan menyerahkan pada mekanisme pasar.
Dalam Perpres 43 tersebut, menurut dia, pemerintah menentukan harga premium, makanya bahan bakar itu disebut BBM jenis penugasan. “Kalau Pertamax, yang menentukan harga Pertamina, mau naik atau turun terserah dia,” tegasnya.
Baca Juga: Tak Lagi Kesulitan BBM, Pertamina Buka Pertashop Di Desa Modomang Sulawesi Utara
Barry menilai, jika premium dihapus, lalu apa perlindungan pemerintah kepada masyarakat atas fluktuasi pasar. “Kita menilai akan melangar konstitusi,” paparnya.
