KabarOto.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus berupaya mendorong realisasi komitmen investasi pada sektor manufaktur nasional. Tak sekadar bertolak ke Jepang, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita memenuhi undangan sejumlah principal industri otomotif.
Undangan tersebut datang dari Toyota, Mitsubishi Motors, Honda, Suzuki, dan Mazda, dan beberapa counterpart meliputi Ministry of Economy, Trade & Industry (METI) dan special advisor kantor Perdana Menteri Jepang.
Baca Juga: Ini Rencana Kemenperin Sulap Indonesia Agar Beralih Ke Kendaraan Listrik
Delegasi juga bertemu Kaidanren dan Japinda (Japan Indonesia Association). "Kami akan all-out untuk menarik investasi. Kunjungan kali ini khusus untuk mengawal komitmen investasi baru sektor otomotif dan petrokimia," kata Menperin di Tokyo, Rabu (10/03).
Menperin juga mendorong para investor Jepang untuk melakukan pengembangan kendaraan listrik atau electrified vehicles (EV).
Baca Juga: 4 Pabrikan Motor ini Sepakat Bangun Konsorsium Baterai Motor Listrik
Kunjungan hari Rabu tersebut dikabarkan mendapat respons positif dari Mitsubishi yang berencana mengembangkan dua mobil listrik dan menambah investasi senilai Rp11,2 triliun pada tahun 2025. Selain itu juga meningkatkan kapasitas produksi yang sebelumnya 220 ribu unit pertahun menjadi 250 ribu unit pertahun. Serta memperluas tujuan ekspor dari Indonesia yang sebelumnya 30 negara menjadi 39 negara tujuan.
Salah satu tujuan misi Pemerintah Indonesia melakukan lawatan ke Jepang adalah untuk melobi para prinsipal Jepang agar memberikan izin perluasan terhadap tujuan ekspor. "Ini sudah mendapat komitmen dari Mitsubishi," yakinnya.
Selain itu, juga berupaya memperluas pasar ekspor produk otomotif Indonesia, khususnya untuk tujuan ke Australia. Hal ini dinilai pihaknya sebagai bukti bahwa Indonesia merupakan partner bilateral yang sangat penting bagi Jepang.
Pihaknya juga akan menjelaskan UU Cipta Kerja pada pelaku industri, counterpart, dan menteri METI. Kunjungan Menperin kali ini merupakan kunjungan kerja Menteri pertama di dunia yang diterima secara resmi oleh pemerintah Jepang, semenjak negara Sakura tersebut menetapkan status State of Emergency.
