Tim Pembina Samsat Nasional dari Korlantas Polri, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri dan PT. Jasa Raharja melakukan kegiatan audiensi bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi menerbitkan aturan baru terkait pajak progresif kendaraan bermotor. Berlaku sejak Minggu (5/1/2025), kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selain servis rutin, pemilik kendaraan perlu mengeluarkan sejumlah biaya untuk pajak kendaraan sesuai peraturan yang belaku. Apabila kewajiban ini diabaikan, terdapat sejumlah denda dan pemilik tak bisa mendapatkan pelat baru ketika umur kendaraan sudah mencapai 5 tahun.

Naik 0,5 persen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi menerbitkan aturan baru terkait pajak progresif kendaraan bermotor

Korlantas Polri mengusulkan agar pengenaan pajak progresif untuk masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu dihaps. Alasannya, karena hal itu tidak memiliki dampak terhadap pemasukan negara dalam hal ini pajak kendaraan.

Namun, ada kemudahan lain yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat saat pandemi covid-19. Sobat KabarOto yang tinggal di daerah Jateng bisa menggunakan fasilitas pembayaran PKB secara online melalui aplikasi. Salah satunya Sakpole, aplikasi pembayaran pajak yang diluncurkan oleh e-Samsat BPPD Jateng.

Cara Kepengurusan Pajak Progresif Kendaraan di Kantor Samsat

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan pajak progresif kendaraan baru mulai 1 Juni 2015 yakni berdasarkan alamat pemilik.