KabarOto.com - PT WIKA Industri Manufaktur (WIMA) mendukung dan merealisasikan program Pemerintah Provinsi Aceh dalam mengurangi emisi karbon dan program Aceh Hijau. Di mana, Motor listrik, Gesits menjadi kendaraan operasional petugas pengumpul data perindustrian dan survei kebutuhan pokok di Aceh.
Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Gubernur Aceh, Nova Iriansyah kepada perwakilan 23 Kabupaten/Kota di Anjong Mon Mata, Pendopo Gubernur, Banda Aceh, Jum’at (27/5).
Pemerintah Provinsi Aceh melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan pembelian sepeda motor listrik Gesits sebanyak 37 unit melalui e-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang akan diperuntukkan bagi petugas pengumpul data bidang perdagangan dan perindustrian di 23 kabupaten/kota Provinsi Aceh.
Baca juga: Beredar Foto Gesits Berwujud Motor Sport, Ini Penjelasan WIMA
Gubernur Aceh, Nova Iriansyah mengatakan, latar belakang pemilihan kendaraan listrik Gesits ini yaitu untuk menghemat biaya dan mempermudah kinerja, juga sebagai bentuk apresiasi kepada karya anak bangsa.
“Dengan demikian nantinya kita siap berpartisipasi mendukung operasional seluruh kendaraan bertenaga listrik di Indonesia pada tahun 2050,” ujar Nova Iriansyah.
Sementara itu, Direktur Utama PT WIKA Industri Manufaktur [WIMA], M. Samyarto mengatakan, "Dengan sinergi bersama menjadikan Aceh sebagai role model bagi Provinsi lainnya di Indonesia dalam mendukung ketahanan energi nasional, dengan mulai menggunakan kendaraan ramah lingkungan."
Baca juga: Keberadaan SPBKLU Diharapkan Bisa Bantu Mobilitas Pengguna Motor Listrik Gesits
Sebagai informasi, motor listrik Gesits diklaim hemat dan ramah lingkungan, serta turut memberdayakan pemasok lokal.
Hal ini ditunjukkan dengan penggunaan komponen yang di produksi di dalam negeri sebanyak 85% dari total 162 komponen yang dipasok oleh 24 perusahaan dan 5 diantaranya BUMN, dan untuk Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Gesits saat ini sebesar 46,73%, artinya Gesits sudah bisa disebut sebagai motor listrik nasional karena nilai TKDN lebih dari 40%.
