KabarOto.com - Dalam rangka mendukung produksi kendaraan listrik di Indonesia, pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan.
Pemerintah telah mengatur regulasi ini, yang berisi tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) bagi industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan industri komponennya.
Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Gati Wibawaningsih mengatakan, Pasal 8 dalam Perpres itu, menyebutkan, TKDN untuk kendaraan bermotor listrik roda dua dan roda tiga pada tahun 2019 sampai 2023 minimal 40%.
Baca Juga: Limbah Baterai Kendaraan Listrik Bisa Didaur Ulang
Oleh karena itu, Kemenperin berharap, dalam mengembangkan kendaraan listrik, libatkan industri kecil menengah (IKM) komponen otomotif, yang ada di Jakarta, Bogor, Bekasi, Karawang, Sukabumi, Tegal, Klaten, Purbalingga, Pasuruan, dan Sidoarjo.
Gati menyatakan, sekarang ini, banyak IKM komponen otomotif yang telah menjadi bagian dari rantai suplai industri otomotif, sebagai Tier dua dan tiga.
“Tahun 2025, target pemerintah, total produksi kendaraan listrik roda dua nasional sebanyak 2 juta unit,” jelas Gati, di Jakarta, Senin (24/8).
Untuk bisa mewujudkannya, para pembuat kendaraan listrik harus memperkenalkan produknya kepada masyarakat Indonesia juga dunia.
“Misalkan ikut serta dalam pameran modifikasi juga pameran otomotif lain,” tambah Gati.
Baca Juga: Indonesia Banyak Tersimpan Bahan Baku Untuk Membuat Baterai Kendaraan Listrik
Kemenperin pun menurut dia, terus mendorong pengembangan inovasi dan peningkatan daya saing industri. Termasuk di dalamnya sektor otomotif, yang menjadi prioritas dalam era industri 4.0.
“Kami terus membangun komunikasi dan sinergi dengan kementerian dan lembaga terkait,” tutup Gati.
