Mendorong minat masyarakat untuk beralih ke kendaraan ramah lingkungan, Insentif mobil listrik secara resmi dikeluarkan Kementerian Keuangan. Berlaku hingga Desember 2025, masyarakat yang membeli mobil listrik tak perlu membayar pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) karena ditanggung pemerintah.

Hal ini pun menjadi angin segar bagi Suzuki yang menjadi salah satu pemain di segmen kendaraan komersial ringan Indonesia, tepatnya di segmen pikap melalui model andalannya yaitu Carry.

Insentif mobil listrik secara resmi dikeluarkan Kementerian Keuangan. Khusus kendaraan ramah lingkungan ini, konsumen yang melakukan pembelian hingga Desember 2025 tak perlu membayar pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) karena ditanggung pemerintah.

Menurut Kementerian Perindustrian (Kemenperin), kelompok industri logam, mesin, alat transportasi dan elektronika (Ilmate) tumbuh 14,23% (y-o-y) sepanjang triwulan I tahun 2023. Capaian gemilang ini, klaimnya jauh melampaui kinerja ekonomi nasional yang tumbuh sebesar 5,03% pada periode yang sama.

Berdasarkan keputusan Menteri Perindustrian (Kepmenperin) Nomor 852 Tahun 2022 tentang Kendaraan Bermotor dengan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Ditanggung Oleh Pemerintah Tahun Anggaran 2022.

Pemerintah memperpanjang insentif Pajak Penjualan Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) untuk kendaraan bermotor. Keputusan tersebut berdasarkan PMK Nomor 5/PMK.010/2022 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan pada 2 Februari 2022. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribunmengatakan, dengan berlanjutnya insentif PPnBM DTP, kinerja sektor otomotif yang strategis bagi perekonomian diharapkan terus menguat. "Mampu kembali mencapai tingkat penjualan dan produksi pada level sebelum pandemi atau bahkan lebih baik di tahun 2022”, ungkapnya. Baca Juga:

Pemerintah memperpanjang insentif Pajak Penjualan Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) untuk kendaraan bermotor. Keputusan tersebut berdasarkan PMK Nomor 5/PMK.010/2022 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan pada 2 Februari 2022. Dalam PMK berisi desain baru insentif yang disesuaikan dengan kondisi pemulihan sektor otomotif ke depan. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan, insentif PPnBM DTP kendaraan bermotor sudah banyak dimanfaatkan masyarakat kelas menengah di tengah pandemik.

PT Toyota Astra Motor (TAM) menjadi salah satu pabrikan yang menerima kebijakan PPnBM untuk produk LCGC. Di mana, pabrikan mobil asal Jepang ini menempatkan Toyota Agya dan Calya sebagai produk LCGC yang dipasarkan di Indonesia

Pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan PPnBM DTP 100% untuk produk LCGC (Low Cost Green Car) yang akan berlaku mulai dari awal tahun 2022.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memberikan izin untuk memperpanjangan relaksasi PPnBM di awal 2022 ini untuk mobil baru. Namun demikian, aturannya dikabarkan berbeda dengan tahun 2021 lalu. Kali ini, relaksasi diskon penuh diberikan hanya untuk kategori mobil ramah lingkungan atau Low Cost Green Car (LCGC). "Dengan harga penjualan di bawah Rp 200 juta atau yang kita kenal sebagai LCGC," terang Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Pemerintah akan melanjutkan insentif pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM) untuk pembelian mobil harga Rp 200 juta hingga Rp 250 juta pada tahun ini. Sedangkan diskon PPnBM DTP 100% berlaku untuk mobil jenis low cost green car (LCGC).

Menengok kesuksesan tahun lalu, Pemerintah Indonesia kembali memberlakukan kebijakan PPnBM untuk mobil baru. Di mana, mobil yang mendapatkan PPnBM DTP 100% adalah produk LCGC.

Pemerintah pada Maret sampai Desember 2021, membuat kebijakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) ditanggung Pemerintah, dilaksanakan pada Maret sampai Desember 2021. Kebijakan tersebut memberikan dampak positif bagi penjualan mobil nasional. Dalam program tersebut, penjualan mobil Maret-November 2021 untuk Agen Pemegang Merek (APM) yang masuk ke dalam stimulus, mencapai 428.947 unit, atau meningkat 126,6% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebanyak 189.364 unit.

Demi membangkitkan penjualan otomotif yang sempat menurun tahun 2020 ini, Pemerintah memberikan relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 100 persen. Kukuh Kumara, Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menjelaskan, relaksasi tersebut bisa memicu pergerakan ekonomi. Menurutnya, jika mengacu dari pengalaman PPnBM yang sudah diperpanjang beberapa kali, hampir seluruh Agen Pemegang Merek (APM) merasakan dampaknya. Bahkan, Gaikindo sempat mengkaji, bukan hanya peningkatan penjualan, industri lainnya yang terlibat juga bangkit.

Pemerintah akan memberlakukan skema pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) baru pada 16 Oktober 2021 mendatang.