KabarOto.com - Indonesia sedang fokus mengembangkan kendaraan listrik, untuk mengurangi emisi gas buang yang saat ini sudah melebihi batas kewajaran. Pemerintah terus berupaya menghadirkan kendaraan roda dua dan roda empat ramah lingkungan agar bisa digunakan masyarakat untuk beraktivitas.
Selain itu, infrastruktur juga dihadirkan, sebagai sarana pendukungnya. Saat ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mempersiapkan sejumlah insentif dan kemudahan perizinan bagi badan usaha dan pengguna kendaraan listrik.
Baca Juga: Gandeng Pertamina, BPPT Luncurkan 2 SPKLU Di Jakarta
Dengan begitu, pemerintah berharap, pembangunan ekosistem kendaraan listrik melalui penyediaan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dapat segera terealisasi.
Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan ESDM, Rida Mulyana. Menurutnya sejumlah insentif bisa dimanfaatkan oleh para pengusaha yang ingin membangun SPKLU. Insentif yang diberikan salah satunya tarif listrik khusus.
"Pemerintah memberikan insentif tarif curah sebesar Rp714/kWh untuk Badan Usaha SPKLU dengan tarif penjualan maksimal Rp2.467/kWh. Jadi marginnya lumayan lebar," jelas Rida belum lama ini.
Tidak hanya itu, Pemerintah juga memberikan keringanan biaya penyambungan atau jaminan langganan tenaga listrik, sampai pembebasan rekening minimum selama dua tahun pertama, bagi Badan Usaha SPKLU yang melakukan kerjasama dengan PT PLN (Persero).
"Perizinan ini kembali dipermudah dalam Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2021, di mana sebelumnya penetapan wilayah usaha untuk SPKLU membutuhkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah," terangnya lagi.
Baca Juga: Isi Baterai Kendaraan Listrik Di 2 SPKLU Ini Gratis
Saat ini rekomendasi tersebut telah diganti dengan dokumen bukti kepemilikan lahan SPKLU atau perjanjian kerjasama dengan pemilik lahan SPKLU.
