KabarOto.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mewajibkan seluruh kendaraan bermotor di Indonesia menunjukkan surat lulus uji emisi. Jika tidak lolos atau bahkan belum melakukan uji emisi, akan dikenakan denda, jumlahnya sama dengan tarif parkir termahal di pusat perbelanjaan.
Mendukung aturan tersebut, Pemerintah pusat juga tengah persiapkan regulasi untuk mengatur kewajiban uji emisi kendaraan bermotor. Kasubdit Pengendalian Pencemaran Udara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ratna Kartikasari mengatakan, instansinya sedang menyiapkan aturan mengenai ambang batas emisi kendaraan.
Baca juga: Dukung Penerapan Uji Emisi, Pemprov DKI Jakarta Tambah Bengkel Dan Mekanik
"Kita juga pengetatan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor tipe lama. Ini masih dalam proses," jelasnyam saat diskusi yang digelar Komisi Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), Rabu kemarin (03/08).
Aturan ini nantinya mewajibkan pemilik kendaraan bermotor melakukan uji emisi. Hasil uji emisi, akan digunakan sebagai dasar dasar pengenaan tarif pajak kendaraan bermotor.
Menurut Dewi, ini sesuai aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Aturan tersebut menyebut, kewajiban pemilik kendaraan untuk melakukan uji emisi. Hal itu tertulis dalam Pasal 206.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menyatakan, pemilik mobil belum melakukan uji emisi harus membayar denda dengan tarif parkir termahal. Aturan tersebut akan dijalankan Suku Dinas Lingkungan Hidup (Sudin LH) Jakarta Pusat.
Baca Juga: Segera Uji Emisi Kalau Tidak Mau Didenda
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sudin LH Jakarta Pusat, Edy Mulyanto mengatakan, aturan akan diberlakukan di areal parkir umum di pusat perbelanjaan. Salah satu tempat parkir yang sudah menerapkan aturan ini adalah IRTI Monas.
"Pengelolaan parkir IRTI Monas telah terintegrasi dengan aplikasi e-uji emisi," tambahnya. Sehingga, menurut dia, kendaraan bermotor yang tidak lolos uji emisi dikenakan biaya parkir dua kali lipat.
