Memudahkan pemilik kendaraan, Korlantas Polri bersama Pembina Samsat Nasional menyediakan sistem digital untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Digitalisasi layanan publik terus menunjukkan dampak positif terhadap kemudahan masyarakat, salah satunya aplikasi SIGNAL.

Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) wajib diperpanjang setiap lima tahun.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, menekankan transformasi digital menjadi kunci mengoptimalkan pelayanan publik.

Korlantas Polri secara resmi merespons keresahan masyarakat terkait kerumitan prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Memasuki awal 2026, Korlantas Polri terus memperkuat layanan digital guna mempermudah masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

Bagi pemilik kendaraan bermotor, kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kini semakin dipermudah dengan adanya layanan digital. Masyarakat tidak perlu mengantre di kantor Samsat, karena pengecekan dan pembayaran pajak bisa dilakukan langsung dari ponsel pintar.

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri terus mengembangkan transformasi pelayanan publik sebagai bagian dari program Presisi. Tujuannya untuk merevitalisasi sistem layanan agar menjadi lebih cepat, mudah, dan tetap akuntabel. Salah satu visi utamanya adalah kemudahan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Pemilik kendaraan bermotor sering kali bertanya tentang bagaimana angka pajak tahunan dihitung. Seakan menjadi rahasia, besaran tagihan pajak sering kali diterima tanpa pemahaman yang jelas. Padahal, perhitungan terkait hal ini memiliki rumus dan bisa dilakukan sendiri.

Pemilik kendaraan bermotor di Indonesia wajib membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) setiap tahun. Berbeda dengan perpanjangan biasa, setiap lima tahun pemilik kendaraan juga harus mengurus penerbitan pelat nomor baru dan pengesahan dokumen secara fisik.

Menjadi hal wajib yang harus dibayar setiap tahun, pemilik kendaraan perlu mengeluarkan sejumlah biaya untuk pajak kendaraan sesuai peraturan yang belaku. Apabila kewajiban ini diabaikan, terdapat sejumlah denda dan pemilik tak bisa mendapatkan pelat baru ketika umur kendaraan sudah mencapai 5 tahun.

Tak hanya servis rutin, pemilik kendaraan juga perlu mengeluarkan sejumlah biaya untuk membayar pajak kendaraan atau melakukan perpanjangan STNK sesuai peraturan yang belaku setiap tahun.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi menerbitkan aturan baru terkait pajak progresif kendaraan bermotor. Berlaku sejak Minggu (5/1/2025), kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Samsat DKI Jakarta mengumumkan bahwa pada hari Sabtu, 31 Agustus 2024, pelayanan tetap dibuka khusus untuk memfasilitasi hari terakhir penghapusan denda pajak dan denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).