Mampu menunjang tampilan kendaraan, pemilik kendaraan bisa memiliki pelat nomor atau Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB) sesuai keinginan. Bisa memilih nomor dan huruf cantik, cara mengurusnya ternyata cukup mudah.

Pemilik kendaraan juga perlu memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sebagai identitas penting kendaraan bermotor

Memperingati perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Jakarta ke-496, Pemprov DKI Jakarta berlakukan penghapusan denda pajak atau pemutihan dan biaya bea balik nama (BBN) kendaraan bermotor. Hal itu didasarkan pada Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah (BPD) Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0035 Tahun 2023.

Info menarik buat Anda yang tinggal di wilayah Jakarta. Pasalnya, Pemprov DKI Jakarta selama Agustus sampai September 2021 ini, akan memberikan diskon khusus, berupa keringanan pokok atas pajak kendaraan bermotor (PKB) serta pemutihan denda. Pemutihan denda yang dilakukan dalam rangka merayakan HUT RI ke-76. Landasan hukum dari pemutihan tersebut, dari Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta dan disebarkan secara resmi lewat akun Instagram Humas Bapenda.

Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) merupakan dokumen yang harus dimiliki oleh pengendara mobil dan motor. STNK memuat informasi tentang nama pemilik berikut alamat, nomor rangka, nomor mesin, warna kendaraan, pajak dan lainnya. Namun terkadang, akibat kelalaian pemilik kendaraan bermotor, STNK hilang. Lalu, jika Anda termasuk salah satu pemilik kendaraan yang STNK-nya hilang, dan tidak tahu bagaimana cara mengurusnya, Kabaroto.com akan memberikan informasi tentang hal ini.

Sejak Maret lalu Indonesia mewabah virus Corona atau Covid-19, sejak saat itu Pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal tersebut memberi pengaruh terhadap keberlangsungan hidup masyarakat dan gejolak perekonomian Indonesia. Bahkan pandemi masih berlangsung hingga jelang akhir tahun ini.

Namun, ada kemudahan lain yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat saat pandemi covid-19. Sobat KabarOto yang tinggal di daerah Jateng bisa menggunakan fasilitas pembayaran PKB secara online melalui aplikasi. Salah satunya Sakpole, aplikasi pembayaran pajak yang diluncurkan oleh e-Samsat BPPD Jateng.

Nah, untuk warga Kebumen Denda Pajak Kendaraan (PKB) yang jatuh pada 29 Februari sampai 29 Mei ditiadakan. Hal ini disampaikan langsung oleh Bambang Nurcahyo Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) atau Samsat Kebumen.

Dalam situasi mewabahnya virus Covid-19, ada kabar menggembirakan nih bagi warga Jawa Barat, khususnya bagi Anda yang telat membayar pajak kendaraan.

Tentu saja tujuannya untuk memberikan kemudahan pelayanan/ prioritas/khusus terhadap masyarakat yang STNK nya rusak/hilang akibat banjir

Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) yang tersebar dan berada di wilayah masing-masing tentunya berfungsi memudahkan para wajib pajak untuk membayarkan pajak kendaraan yang tertera di bagian belakang Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).

Ada kabar gembira nih, bagi para pemilik kendaraan bernomor pelat 'B' Jakarta, khususnya yang pajak kendaraannya sudah mati lebih dari setahun.

Kabar baik bagi bro and sis yang tinggal di DKI Jakarta dan ingin balik nama atau membayar pajak kendaraan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membebaskan denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Bagaimanakah cara denda pajak STNK dihapus dan BBNKB?

Pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bro and Sist mati masa berlakunya akibat telat? Jangan khawatir segeralah bayar tunggakan tersebut ke kantor pajak. Dendanya akan diputihkan alias dihapus.