Menjelang akhir tahun, sejumlah pemerintah daerah (Pemda) kembali menghadirkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor sebagai upaya meringankan beban masyarakat.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) berharap pemerintah menunda penerapan aturan baru terkait Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Gaikindo menilai bahwa aturan baru ini dapat berdampak negatif pada daya beli konsumen di Indonesia.

Kebijakan relaksasi pajak daerah berupa penghapusan sanksi administrasi untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) memastikan bahwa kabar terkait rencana pemerintah untuk menaikkan pajak sepeda motor berbahan bakar minyak (BBM) dalam waktu dekat tidak benar.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi menerbitkan aturan baru terkait pajak progresif kendaraan bermotor, mengalami kenaikan 0,5 persen. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Hadir dalam rakornas pendapatan dan keuangan daerah tahun 2023, Kakorlantas Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi bersama PJ Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni dan Direktur Utama PT Jasa Raharja Rivan Achmad Purwantono mengingatkan pemilik kendaraan untuk taat membayar pajak.

Korlantas Polri mengusulkan agar pengenaan pajak progresif untuk masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu dihaps. Alasannya, karena hal itu tidak memiliki dampak terhadap pemasukan negara dalam hal ini pajak kendaraan.

Memperingati perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Jakarta ke-496, Pemprov DKI Jakarta berlakukan penghapusan denda pajak atau pemutihan dan biaya bea balik nama (BBN) kendaraan bermotor. Hal itu didasarkan pada Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah (BPD) Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0035 Tahun 2023.

Merayakan ulang tahun ke 496, tim Pembina Samsat Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta memiliki program unik bagi warga yang akan membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan SWDKLLJ.

Kebijakan pengurangan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) II atau bea balik nama untuk kendaraan bekas serta penghapusan pajak progresif diharapkan segera bisa direalisasikan oleh setiap kepala daerah

Era mobil listrik saat ini sudah mulai terasa. Sejumlah Agen Pemegang Merek (APM) mulai berlomba-lomba memasarkan kendaraan tanpa bahan bakar fosil tersebut

Penghapusan data kendaraan bermotor jadi salah satu topik yang dibahas dalam rapat analisis dan evaluasi (Anev) Direktorat Registrasi dan Identifikasi (Ditregident) Korlantas Polri, Selasa (27/9)

Industri otomotif menjadi salah satu yang terdampak Pandemik Covid-19. Guna mendongkrak penjualan otomotif yang terpuruk akibat situasi saat ini, Pemerintah sudah menghadirkan kebijakan atau stimulus untuk sektor ini. Misalnya, insentif penurunan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor pada segmen kendaraan dengan CC di bawah 1500, yaitu untuk kategori sedan dan 4x2.

Mendapat usulan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, masik akan mengkaji. "Kita tiap kali ada ide seperti ini, dikaji dalam. Kemenkeu selalu terbuka dengan ide-ide itu," terangnya dalam video virtual beberaa waktu lalu. Namun, menurut di Kemenkeu akan jaga konsistensi kebijakannya. Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu menegaskan, pembebasan pajak akan segera dirilis keputusannya.

Namun di Jawa Timur, Polda Jawa Timur meluncurkan program pajak jemput bola. Hal ini dilakukan demi mencegah adanya kerumunan saat pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sesuai instruksi, walaupun aktivitas di luar rumah sudah bisa dilakukan tetapi kegiatan yang menyebabkan kerumunan masih dilarang.