Pemerintah terus melakukan transformasi di era digital untuk membangun pelayanan di bidang Rancang Bangun Kendaraan Bermotor

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan bersama Korlantas Polri serta Ditjen Bina Marga resmi melakukan pembatasan angkutan barang selama libur Natal dan tahun baru. Hal itu sesuai Surat Keputusan Bersama bernomor AJ.903/1/5/DRJD/2022, KEP/207/XII/2022, 36/PKS/Db/2022

Pemantapan tahapan jelang pelaksanaan program Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) pada tahun 2023 terus dilakukan Kementerian Perhubungan (Kemenhub)

Arus balik yang berakhir sampai 9 Mei 2022 kemarin diklaim Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berjalan dengan baik. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, semua masukan sudah mereka terima.

Dalam rangka meminimalisir kemacetan di wilayah Puncak, Bogor, Jawa Barat, mulai Kamis (03/03/2022), kementerian Perhubungan akan kembali memberlakukan ganjil genap. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Darat sekaligus Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Budi Setiyadi. Menurut dia, Kemenhub sudah berkoordinasi dengan Polres Bogor. Dia mengimbau kepada masyarakat untuk tidak berlibur ke kawasan Puncak, supaya tidak terjadi kemacetan panjang.

Truk bermuatan lebih atau Over Dimension Over Load (ODOL) masih menjadi masalah di jalan raya. Pasalnya, truk tersebut berkeliaran di jalan raya dan juga jalan bebas hambatan seperti tol. Banyak kecelakaan yang disebabkan oleh truk itu. Belum lagi jalan rusak karena tak kuat menahan beban karena beratnya melebihi yang ditentukan. Melihat hal tersebut, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri dan Kementerian Perhubungan terus berkomitmen agar Indonesia Odol, pada tahun 2023, dimulai dari Banyuwangi, Jawa Timur.

Kementerian Perhubungan pada Jumat, 9 Juli 2021 menerbitkan perubahan dua surat edaran dalam rangka memperketat perjalanan menggunakan transportasi umum dan pribadi di masa PPKM Darurat. Tujuan perubahan SE ini adalah untuk menekan perjalanan orang dengan transportasi darat, penyeberangan, dan perkeretaapian, khususnya di kawasan aglomerasi, dalam rangka membantu menurunkan kasus harian Covid-19. Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati dalam konferensi pers mengatakan, dari evaluasi yang dilakukan sampai hari ke-5 pelaksanaan PPKM Darurat, tingkat penurunan mobilitas di kawasan aglomerasi yaitu di Jabodetabek dan di Jakarta, masih di bawah angka 30 persen dibandingkan masa sebelum PPKM Darurat, baik itu untuk angkutan bus, KRL komuter, dan kendaraan pribadi.

Pemerintah Indonesia, melalui Presiden RI Joko Widodo, pada Selasa (21/4) telah memutuskan untuk melarang masyarakat melakukan mudik pada tahun ini. Larangan tersebut dilakukan, dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19.

Wabah virus Corona (Covid-19) hingga kini masih jadi pandemi global termasuk di Indonesia. Hal tersebut menyebabkan program Mudik Gratis 2020 dibatalkan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Kementerian Perhubungan selalu mengadakan program mudik gratis saat Hari Raya Idul FItri. Namun tahun ini program tersebut ditiadakan. Hal itu karena Indonesia dalam status darurat wabah Covid-19 atau virus Corona, yang berlaku selama 91 hari terhitung sejak tanggal 29 Februari - 29 Mei 2020 tahun 2020.

Menteri Perhubungan (Menhub) Republik Indonesia, Budi Karya Sumadi, bertemu dengan Menteri Infrastruktur dan Manajemen Air Negara Belanda Mrs. Cora Van Nieuwenhuize untuk membahas peluang kerja sama di sektor transportasi.

Kementerian Perhubungan tidak akan main-main untuk menindak tegas kepada seluruh para operator yang masih mengoperasikan kendaraan bermuatan berlebihan. Hal itu dijelaskan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Perhubungan, merilis laporan arus lalu lintas selama libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 lalu. Dalam masa liburan tersebut, masyarakat diketahui lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku akan borong 100 unit mobil listrik untuk kendaraan operasional di Kementerian Perhubungan. Mobil ini akan digunakan oleh pejabat-pejabat yang berada di bawahnya.

Kementerian Perindustrian menilai, rencana bebas angkutan barang kelebihan dimensi kelebihan muatan atau overdimension overload (ODOL) yang digagas Kementerian Perhubungan bakal mempersulit industri.