Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) memastikan bahwa kabar terkait rencana pemerintah untuk menaikkan pajak sepeda motor berbahan bakar minyak (BBM) dalam waktu dekat tidak benar.

Sejak Maret lalu Indonesia mewabah virus Corona atau Covid-19, sejak saat itu Pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal tersebut memberi pengaruh terhadap keberlangsungan hidup masyarakat dan gejolak perekonomian Indonesia. Bahkan pandemi masih berlangsung hingga jelang akhir tahun ini.

Mendapat usulan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, masik akan mengkaji. "Kita tiap kali ada ide seperti ini, dikaji dalam. Kemenkeu selalu terbuka dengan ide-ide itu," terangnya dalam video virtual beberaa waktu lalu. Namun, menurut di Kemenkeu akan jaga konsistensi kebijakannya. Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu menegaskan, pembebasan pajak akan segera dirilis keputusannya.

Membayar pajak kendaraan sudah menjadi kewajiban setiap warga negara yang memiliki kendaraan bermotor. Di beberapa wilayah berbagai kemudahan diberikan untuk mempermudah pembayaran pajak, misalnya samsat drive-thru atau aplikasi smartphone.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengusulkan relaksasi pajak pembelian mobil baru sebesar 0% atau pemangkasan pajak kendaraan bermotor (PKB). Cara ini dinilai mampu mendorong pertumbuhan sektor otomotif di tengah masa pandemi Covid-19.

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita berharap relaksasi pajak 0% untu pembelian mobil baru bisa segera dijalankan agar bisa memacu kinerja industri otomotif di tanah air dan pemulihan ekonomi nasional.

Namun di Jawa Timur, Polda Jawa Timur meluncurkan program pajak jemput bola. Hal ini dilakukan demi mencegah adanya kerumunan saat pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sesuai instruksi, walaupun aktivitas di luar rumah sudah bisa dilakukan tetapi kegiatan yang menyebabkan kerumunan masih dilarang.

Selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masyarakat diimbau untuk tetap berada di rumah. AKtivitas di luar pun cukup terganggu karena mewabahnya virus Corona atau Covid-19. Berbagai layanan ikut ditutup demi meminimalisir penyebaran.

Layanan perpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sudah dibuka sejak 2 Juni lalu. Petugas memberi prioritas bagi pemilik yang masa berlakunya habis saat masa pandemik.

Masih beroperasi, masyarakat bisa memanfaatkan layanan pajak kendaraan bermotor melalui Sistem Manunggal Satu Atap (Samsat) di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Namun, ada kemudahan lain yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat saat pandemi covid-19. Sobat KabarOto yang tinggal di daerah Jateng bisa menggunakan fasilitas pembayaran PKB secara online melalui aplikasi. Salah satunya Sakpole, aplikasi pembayaran pajak yang diluncurkan oleh e-Samsat BPPD Jateng.

Nah, untuk warga Kebumen Denda Pajak Kendaraan (PKB) yang jatuh pada 29 Februari sampai 29 Mei ditiadakan. Hal ini disampaikan langsung oleh Bambang Nurcahyo Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) atau Samsat Kebumen.

Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan (Menkeu) kembali membongkar kasus penyelundupan motor gede dan mobil mewah. Seluruh barang selundupan ini berhasil digagalkan oleh Ditjen Bea dan Cukai.

Pihak Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menyatakan mulai memasang stiker segel berwarna merah terhadap mobil mewah yang kedapatan menunggak pajak.

Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) yang tersebar dan berada di wilayah masing-masing tentunya berfungsi memudahkan para wajib pajak untuk membayarkan pajak kendaraan yang tertera di bagian belakang Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).