Naik 0,5 persen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi menerbitkan aturan baru terkait pajak progresif kendaraan bermotor

Pengguna mobil mewah selama ini dianggap sebagai pengguna jalan yang mendapatkan hak istimewa. Mereka bebas untuk melintas di jalan raya atau tol dengan berbagai gaya. Mulai dari melanu dengan kecepatan maksimal, sampai berfoto mengambil dokumentasi saat melakukan perjalanan secara konvoi. Namun, Minggu (23/01/2022), Petugas Patroli Jalan Raya (PJR) Polda Metro Jaya menindak tegas kendaraan sport mewah yang sengaja menghentikan laju kendaraan di Tol Andara KM 02+400.

Masyarakat kini dimudahkan dengan inovasi teknologi, belanja dan juga melakukan pembayaran pajak kendaraan bisa dilakukan secara online. Pemilik kendaraan kini tidak perlu lagi datang ke kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Kini pembayaran kewajiban pajak bisa dilakukan melalui aplikasi Samsat Digital Nasional (Signal). Aplikasi ini bisa diunduh melalui Google Playstore, untuk keperluan membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Selain itu, juga bisa dilakukan untuk pengesahan STNK Tahunan. Tak hanya itu, bisa juga melakukan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita tahun 2020 lalu sudah mengajukan usul tentang insentif mobil baru, dengan relaksasi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Usulan tersebut diajukan ke Presiden Joko Widodo, tujuannya untuk meningkatkan penjualan otomotif nasional, yang turun sampai 50% akibat Pandemik Covid-19. Namun, Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia menolak usulan tersebut.

Kementerian Perindustrian beberapw waktu lalu mengusulkan untuk mengurangi beban pajak kendaraan bermotor menjadi nol persen. Dengan begitu, harga mobil baru bisa turun 20 - 40% Ada empat instrumen utama perpajakan yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pajak ini diminta oleh pemerintah pusat, smentara Bea Balik Nama (BBN) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dipungut oleh pemerintah daerah dan menjadi kas mereka.

Mendapat usulan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, masik akan mengkaji. "Kita tiap kali ada ide seperti ini, dikaji dalam. Kemenkeu selalu terbuka dengan ide-ide itu," terangnya dalam video virtual beberaa waktu lalu. Namun, menurut di Kemenkeu akan jaga konsistensi kebijakannya. Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu menegaskan, pembebasan pajak akan segera dirilis keputusannya.

Kemerosotan tajam dialami mayoritas lini usaha di seluruh belahan dunia selama pandemi Covid-19 berlangsung. Tentu saja hal ini membuat semua pengusaha harus memikirkan ulang strategi marketing mereka, termasuk TDA Luxury Toys yang merupakan showroom mobil-mobil mewah di kawasan Jakarta Selatan.

Dalam rangka mengejar pendapatan daerah melalui pajak kendaraan, Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta menerjunkan petugas untuk melakukan penagihan aktif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selama libur cuti bersama.

Di penghujung tahun 2019 ini, Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta gencar melakukan optimalisasi Pajak Daerah untuk mengejar piutang-piutang pajak yang belum dibayarkan para penunggak pajak daerah Provinsi DKI Jakarta.

Pihak Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menyatakan mulai memasang stiker segel berwarna merah terhadap mobil mewah yang kedapatan menunggak pajak.

Tahun 2018 ini Pemprov DKI Jakarta merilis 744 merek-merek mobil mewah seharga miliaran rupiah masih menunggak pajak. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menunjukkan gambar dua jenis mobil Lamborghini yang hingga kini pajaknya masih nunggak yaitu Lamborghini Aventador dengan nilai Rp 9,6 miliar.

Pajak kendaraan bermotor yang tertera di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), masih dianggap sepele bagi sebagian masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor. Akibat dianggap sebelah mata, pemilik kendaraan menunda membayar pajak, hingga tak terasa belum dibayar sampai 2 tahun bahkan lebih. Selama ini banyak yang menilai juga, Polisi tidak berhak menindak pengendara yang pajaknya mati, karena itu merupakan wewenang pemerintah daerah. Namun ternyata hal itu salah.