Pemerintah Indonesia mengeluuarkan aturan terbaru terkait perjalanan domestik baik udara, laut dan darat. Di mana, para pelaku perjalanan tidak perlu menunjukkan hasil negatif tes PCR ataupun antigen.

Pemerintah kembali menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dimulai 4-17 Januari 2022. Di Jakarta statusnya meningkat dari sebelumnya Level 1 menjadi Level 2. Keputusan PPKM di Jakarta tertera dalam instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 1 Tahun 2022 tentang PPKM Level 3, 2 dan 1 di wilayah Jawa dan Bali.

Dalam rangka mencegah penularan Covid-19 di libur Natal 2021 an tahun baru 2022, pemerintah beberapa waktu lalu mengeluarkan aturan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 pada 24 sam[ai 2 Februari 2021. Namun, aturan tersebut dibatalkan. Hali tu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, dalam siaran pers di laman resmi Kemenko Marves, Selasa (7/12/2021).

Menjelang akhir tahun 2021 ini Kepolisian Republik Indonesia akan kembali membatasi mobilitas selama libur Natal dan tahun baru 2022. Polri akan memperketat pengamanan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Pembatasan mobilitas mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021 terkait PPKM di momen Natal dan Tahun Baru selama 20 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

PPKM sudah dilonggarkan menjadi level 3. Masyarakat sudah bisa bepergian untuk wisata, karena daerah-daerah tersebut sudah mulai dibuka, namun dengan protokol kesehatan yang ketat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi mengumumkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarak (PPKM) yang diperpajang hingga 30 Agustus 2021.

PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) tetap membuka fasilitas bengkel perbaikan Mitsubishi Bodi & Cat selama berlangsungnya kebijakan PPKM.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, dinilai Korlantas Polri, ada pergerakan yang fluktuatif dari mobilitas masyarakat.

Dalam rangke membatasi mobilitas masyarakat di masa PPKM Darurat, Polda Metro Jaya menambah 25 titik pos penyekatan. Dengan begitu, sampai hari ini, Kamis (15/07/2021) total ada 100 titik penyekatan di Jakarte, Depok, Tangerang dan Bekasi. Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo menjabarkan, ad 19 titik pos penyekatan di dalam kota, 15 titik di tol batas kota, 10 titik di batas kota, 29 titik di wilayah penyangga, dan 27 titik di ruas Jalan Sudirman - Thamrin.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengeluarkan perubahan dua surat edaran dalam rangka memperketat perjalanan menggunakan transportasi umum dan pribadi di masa PPKM Darurat. Saat PPKM darurat, masyarakat yang bekerja di sektor esensial dan kritikal akan menuju Jakarta wajib memiliki Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP). STRP ini juga wajib ditunjukkan oleh masyarakat yang memang memiliki kebutuhan mendesak ke Jabodetabek, atau daerah lainnya. Surat ini hanya bisa dibuat oleh pihak perusahaan, dan tidak bisa perorangan.

Kementerian Perhubungan pada Jumat, 9 Juli 2021 menerbitkan perubahan dua surat edaran dalam rangka memperketat perjalanan menggunakan transportasi umum dan pribadi di masa PPKM Darurat. Tujuan perubahan SE ini adalah untuk menekan perjalanan orang dengan transportasi darat, penyeberangan, dan perkeretaapian, khususnya di kawasan aglomerasi di Jawa dan Bali. Dalam melaksanakannya, seluruh unsur Kemenhub, Pemerintah Daerah, Satgas Penanganan Covid-19 di Pusat dan Daerah, dan operator transportasi melakukan koordinasi, sosialisasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan SE ini. Kemenhub juga berkoordinasi dengan Korlantas Polri dalam rangka melakukan pengawasan dan Pengendalian di lapangan.

Dalam pelaksanaan PPKM darurat, seluruh masyarakat yang bekerja di luar sektor esensial dan sektoral, dan akan memasuki Jakarta, di titik penyekatan wajib menunjukkan Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP). Pengemudi ojek dan taksi online yang beroperasi di daerah Jakarta juga ternyata wajib memiliki STRP tersebut. Peraturan baru ini ada di dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Nomor 282 Tahun 2021 tentang, Petunju Teknis Pembatasan Layanan Transportasi Umum dan Pemanfaatan Jalur Khusus Bus Transjakarta Untuk Layanan Ambulans, Mobil Jenazah, dan Mobil Pengangkut Oksigen Pada Masa PPKM Darurat. Ada tiga keputusan yang di jelaskan dalam ketentuan perjalanan dan STRP. di antaranya:

Pemerintah mulai memberlakukan PPKM darurat di wilayah Jawa dan Bali pada tanggal 3 sampai 20 Juli 2021. Jakarta menjadi salah satu kota yang menjadi konsentrasi, penerapan PPKM darurat ini. Karena, saat ini di Ibukota penularan Covid-19 sangat tinggi. Polda Metro Jaya pun memberlakukan penyekatan di 72 titik. Namun akan ditambah titik penyekatan di Jalan Raya Daan Mogot, Jakarta Barat. Hal itu ditegaskan oleh Dirlantas Polda Metro Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo.

Setelah 7 hari pemberlakuan PPKM Darurat, ternyata perlu beberapa pemberlakuan dibeberapa titik strategis jalan raya, seperti yang akan dilakukan Kabupaten Bogor. Mempersempit jalur pengendara mobil dan motor supaya tidak mencari celah melalui jalur tikus ke arah tempat wisata Puncak dan kota Bogor.

Setelah melewati rangkaian IIMS Hybrid 2021, kini Dyandra Promosindo mempersembahkan IIMS Series, dengan konsep pameran yang dikemas dengan berbagai inovasi dari program-program menarik hingga pemanfaatan teknologi digital.